Kasus Rafael Alun Bikin Malas Bayar Pajak, Legislator: Butuh Gebrakan Kembalikan Kepercayaan
Selasa, 28 Februari 2023 - 20:46 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Heboh Kasus Rafael Alun Trisambodo, Sri Mulyani Ogah Disebut Ada Tikus di Lumbung Pajak
Di samping itu, pajak juga digunakan untuk menjaga ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui subsidi KUR dan non-KUR kepada 7 juta debitur. Dia melanjutkan, hingga untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti pembangunan 6.624 KM jalur kereta api, 1.823 unit rumah khusus, maupun 2.344 BTS di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T.
"Manfaat pajak ini berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk itu, kepercayaan publik harus segera dikembalikan, terutama edukasi bahwa pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala memeriksa dan mengaudit penerimaan pajak. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengawasi penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan.
DPR pun senantiasa membuka pintu untuk menerima laporan atas indikasi penyalahgunaan pajak dan kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah. "Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk senantiasa membayar pajak dan melaporkannya, sebagai bentuk komitmen gotong royong kita untuk membangun negeri yang pengelolaannya pun kita kawal dan jaga bersama-sama," katanya.
Di samping itu, pajak juga digunakan untuk menjaga ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui subsidi KUR dan non-KUR kepada 7 juta debitur. Dia melanjutkan, hingga untuk pembangunan infrastruktur layanan dasar seperti pembangunan 6.624 KM jalur kereta api, 1.823 unit rumah khusus, maupun 2.344 BTS di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T.
"Manfaat pajak ini berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk itu, kepercayaan publik harus segera dikembalikan, terutama edukasi bahwa pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala memeriksa dan mengaudit penerimaan pajak. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengawasi penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan.
DPR pun senantiasa membuka pintu untuk menerima laporan atas indikasi penyalahgunaan pajak dan kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah. "Untuk itu, saya mengajak masyarakat untuk senantiasa membayar pajak dan melaporkannya, sebagai bentuk komitmen gotong royong kita untuk membangun negeri yang pengelolaannya pun kita kawal dan jaga bersama-sama," katanya.
Lihat Juga :
