Benarkah Ada Geng Pejabat Tajir di Kemenkeu?, Begini Kata Wakil Sri Mulyani
loading...
Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu, Suahasil Nazara buka suara soal adanya dugaan geng pejabat tajir di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu, Suahasil Nazara buka suara soal adanya dugaan geng pejabat tajir di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya geng pejabat tajir di Kemenkeu.
Wamenkeu, Suahasil Nazara mengaku, hanya tahu adanya anomali harta dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di Kemenkeu. Namun tak pernah mendengar adanya aktivitas geng seperti itu dan terlibat dalam kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT).
"Soal geng-gengan yang saya dengar hanya hartanya," tegas Suahasil di Kemenkeu Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Suahasil menekankan, terkait adanya harta yang mencurigakan telah terdeteksi saat adanya pelaporan LHKPN pada periode 2019. Dalam periode itu disebutkan juga ada 30 pejabat yang hartanya anomali.
"Setiap kali kita terima LHKPN nya komplit, 2019 kita lakukan, lalu kemudian assesment, tadi menghasilkan 30 sekian yang ada anomalinya," kata Suahasil.
Adapun anomali harta dalam LHKPN pejabat di Kementerian Keuangan itu pun kata dia telah diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Penelusuran tidak hanya dari besaran hartanya tapi juga terhadap profil pejabatnya.
"Jadi penegasan bukan hanya lihat jumlah hartanya, tapi profil jabatannya apa. Lalu kemudian laporannya seperti apa, tentu di sini kita tujuannya lihat porsi risiko tersebut," ujar Suahasil.
Sementara itu Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menegaskan, tidak ada geng sebagaimana yang diduga KPK di Kementerian Keuangan. "Kalau nggak dijawab berarti memang enggak ada," ujar Prastowo.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan bilang akan berkoordinasi dengan Tim Inspektorat Direktorat Pajak untuk mengetahui pola dari geng Rafael Alun Trisambodo.
"Kita perlu tahu polanya, ini bukan sederhana. Ini kan orang keuangan, benar dia tahu cara ke sana ke mari," ucap Pahala.
Pahala memastikan, kerja sama bersama Tim Inspektorat memungkinkan KPK menjamah ranah yang berada di luar batas kewenangan. Pahala yakin, Ditjen Pajak memiliki semangat yang sama untuk menghasilkan pejabat pajak yang lebih baik.
Wamenkeu, Suahasil Nazara mengaku, hanya tahu adanya anomali harta dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat di Kemenkeu. Namun tak pernah mendengar adanya aktivitas geng seperti itu dan terlibat dalam kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT).
"Soal geng-gengan yang saya dengar hanya hartanya," tegas Suahasil di Kemenkeu Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Baca Juga :
KPK Pantau Geng Pejabat Tajir di Kemenkeu
Suahasil menekankan, terkait adanya harta yang mencurigakan telah terdeteksi saat adanya pelaporan LHKPN pada periode 2019. Dalam periode itu disebutkan juga ada 30 pejabat yang hartanya anomali.
"Setiap kali kita terima LHKPN nya komplit, 2019 kita lakukan, lalu kemudian assesment, tadi menghasilkan 30 sekian yang ada anomalinya," kata Suahasil.
Adapun anomali harta dalam LHKPN pejabat di Kementerian Keuangan itu pun kata dia telah diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Penelusuran tidak hanya dari besaran hartanya tapi juga terhadap profil pejabatnya.
"Jadi penegasan bukan hanya lihat jumlah hartanya, tapi profil jabatannya apa. Lalu kemudian laporannya seperti apa, tentu di sini kita tujuannya lihat porsi risiko tersebut," ujar Suahasil.
Sementara itu Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menegaskan, tidak ada geng sebagaimana yang diduga KPK di Kementerian Keuangan. "Kalau nggak dijawab berarti memang enggak ada," ujar Prastowo.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan bilang akan berkoordinasi dengan Tim Inspektorat Direktorat Pajak untuk mengetahui pola dari geng Rafael Alun Trisambodo.
"Kita perlu tahu polanya, ini bukan sederhana. Ini kan orang keuangan, benar dia tahu cara ke sana ke mari," ucap Pahala.
Pahala memastikan, kerja sama bersama Tim Inspektorat memungkinkan KPK menjamah ranah yang berada di luar batas kewenangan. Pahala yakin, Ditjen Pajak memiliki semangat yang sama untuk menghasilkan pejabat pajak yang lebih baik.
Lihat Juga :
(akr)
