Hasil Rapat Impor KRL Bekas, Menko Luhut: Nunggu Hasil Audit 10 Hari ke Depan
loading...
Luhut mengungkapkan, hasil rapat antar Kementerian yang membahas rencana impor KRL (kereta rel listrik) bekas dari Jepang. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam rapat antar Kementerian yang membahas rencana impor KRL (kereta rel listrik) bekas dari Jepang belum membuahkan hasil mutlak.
Luhut menerangkan, keputusan tersebut akan terlaksana setelah adanya audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan. Adapun audit tersebut terkait dengan berapa kebutuhan dan harga kereta.
"Jadi nunggu hasil audit BPKP dalam sepuluh hari kedepan. Iya ada opsi hybrid tapi kita supaya jangan salah kita tunggu hasil auditnya," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Senin (6/3/2023).
Untuk diketahui hari ini, Senin (6/3/2023), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT KAI, PT KCI mengadakan rapat mengenai masalah impor KRL di Kantor Kemenko Marves.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agung Gumiwang mengkritik terhadap perencanaan KCI terhadap impor KRL yang terlalu mendesak. Menurutnya KCI bisa mengajukan penggantian KRL dari jauh-jauh hari.
"Sehingga kami Kementerian Perindusitrian sebagai pembina industrinya bisa siapkan, dan kami meminta ke depan ini tidak boleh terulang lagi," kata Menperin Agus.
Meski begitu, Menperin Agus mengakui permintaan impor KRL oleh KCI dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik. Oleh karenanya, Ia masih melihat kekuatan financial maupun enginering dari pihak KCI dan INKA.
Adapun untuk mengetahuinya, Menperin Agus mengatakan hal itu dilakukan melalui aduit yang akan dilakukan oleh pihak independent. "Bagaimana cara kita tahu angka itu. Ya mau tidak mau kita harus audit. Pokoknya harus audit dan itu auditnya harus lembaga independent," katanya.
Luhut menerangkan, keputusan tersebut akan terlaksana setelah adanya audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan. Adapun audit tersebut terkait dengan berapa kebutuhan dan harga kereta.
"Jadi nunggu hasil audit BPKP dalam sepuluh hari kedepan. Iya ada opsi hybrid tapi kita supaya jangan salah kita tunggu hasil auditnya," kata Luhut saat ditemui di Kantornya, Senin (6/3/2023).
Untuk diketahui hari ini, Senin (6/3/2023), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT KAI, PT KCI mengadakan rapat mengenai masalah impor KRL di Kantor Kemenko Marves.
Sementara itu, Menteri Perindustrian, Agung Gumiwang mengkritik terhadap perencanaan KCI terhadap impor KRL yang terlalu mendesak. Menurutnya KCI bisa mengajukan penggantian KRL dari jauh-jauh hari.
"Sehingga kami Kementerian Perindusitrian sebagai pembina industrinya bisa siapkan, dan kami meminta ke depan ini tidak boleh terulang lagi," kata Menperin Agus.
Meski begitu, Menperin Agus mengakui permintaan impor KRL oleh KCI dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik. Oleh karenanya, Ia masih melihat kekuatan financial maupun enginering dari pihak KCI dan INKA.
Adapun untuk mengetahuinya, Menperin Agus mengatakan hal itu dilakukan melalui aduit yang akan dilakukan oleh pihak independent. "Bagaimana cara kita tahu angka itu. Ya mau tidak mau kita harus audit. Pokoknya harus audit dan itu auditnya harus lembaga independent," katanya.
Lihat Juga :
