Pembangunan Ekonomi Hijau Diprediksi Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja di 2030
Selasa, 07 Maret 2023 - 13:56 WIB
loading...
Insentif kendaraan listrik dorong pembangunan ekonomi hijau. FOTO/iStock Photo
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan pembangunan ekonomi hijau (green economy) berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan kerja pada 2030 mendatang. Serapan tenaga kerja termasuk upaya pemerintah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, pengelolaan lahan, hingga pengolahan limbah.
"Green economy akan membuka peluang tenaga kerja yang sangat besar karena pada tahun 2030 akan terbuka 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor energi baru dan terbarukan, " ujar Menteri Ketenakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan tertulis, Selasa (6/3/2023).
Baca Juga: Resmi, Insentif Kendaraan Listrik Rp7 Juta Berlaku 20 Maret 2023
Menurut dia target tersebut dapat tercapai didorong kebijakan insentif kendaraan listrik. Motor listrik diberikan diskon hingga Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Bahkan syarat APM (Agen Pemegang Merek) yang mendapatkan subsidi terserah cukup ketat. Harus mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.
"Green economy akan membuka peluang tenaga kerja yang sangat besar karena pada tahun 2030 akan terbuka 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor energi baru dan terbarukan, " ujar Menteri Ketenakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan tertulis, Selasa (6/3/2023).
Baca Juga: Resmi, Insentif Kendaraan Listrik Rp7 Juta Berlaku 20 Maret 2023
Menurut dia target tersebut dapat tercapai didorong kebijakan insentif kendaraan listrik. Motor listrik diberikan diskon hingga Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Bahkan syarat APM (Agen Pemegang Merek) yang mendapatkan subsidi terserah cukup ketat. Harus mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.
Lihat Juga :
