RI Terjebak 30 Tahun Middle Income Trap Jadi Landasan Bappenas Susun Rencana Pembangunan
loading...
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 mempertimbangkan tiga isu utama. Pertama, Indonesia telah berada dalam kondisi Middle Income Trap selama 30 tahun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 mempertimbangkan tiga isu utama. Pertama, Indonesia telah berada dalam kondisi Middle Income Trap (jebakan pendapatan menengah) selama 30 tahun.
"Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia masih mengandalkan sektor ekstraktif dengan tingkat produktivitas dan kompleksitas yang rendah serta cenderung menurun, hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi ekonomi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/ Bappenas ), Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikutip dari Instagram @suharsomonoarfa, Selasa (7/3/2023).
Kedua, pembangunan sosial masih tertinggal, tercermin dari beberapa aspek seperti melambatnya penurunan angka kemiskinan, perlindungan sosial yang masih terfragmentasi, kesenjangan partisipasi dan kualitas pendidikan, serta rendahnya status dan kapasitas sistem kesehatan. "Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi sosial," ujarnya.
Ketiga, belum efektifnya birokrasi pemerintah dan institusi publik serta kondisi hiper regulasi yang disertai rendahnya kualitas regulasi serta belum optimalnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menjadi cerminan kondisi tata kelola.
"Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi tata kelola, serta diperlukan dukungan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara," tuturnya.
Oleh karena itu ia berharap BPK dapat mendukung penerjemahan dokumen perencanaan ke dalam dokumen perencanaan turunan sektoral dan daerah, hingga pada alokasi penganggaran yang konsisten dengan prioritas pembangunan.
"BPK dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas tata kelola pelaksanaan pembangunan termasuk pengelolaan keuangan negara. Peran krusial BPK tersebut akan menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas," pungkasnya.
"Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia masih mengandalkan sektor ekstraktif dengan tingkat produktivitas dan kompleksitas yang rendah serta cenderung menurun, hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi ekonomi,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/ Bappenas ), Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikutip dari Instagram @suharsomonoarfa, Selasa (7/3/2023).
Kedua, pembangunan sosial masih tertinggal, tercermin dari beberapa aspek seperti melambatnya penurunan angka kemiskinan, perlindungan sosial yang masih terfragmentasi, kesenjangan partisipasi dan kualitas pendidikan, serta rendahnya status dan kapasitas sistem kesehatan. "Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi sosial," ujarnya.
Ketiga, belum efektifnya birokrasi pemerintah dan institusi publik serta kondisi hiper regulasi yang disertai rendahnya kualitas regulasi serta belum optimalnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menjadi cerminan kondisi tata kelola.
"Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi tata kelola, serta diperlukan dukungan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara," tuturnya.
Oleh karena itu ia berharap BPK dapat mendukung penerjemahan dokumen perencanaan ke dalam dokumen perencanaan turunan sektoral dan daerah, hingga pada alokasi penganggaran yang konsisten dengan prioritas pembangunan.
"BPK dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga kualitas tata kelola pelaksanaan pembangunan termasuk pengelolaan keuangan negara. Peran krusial BPK tersebut akan menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas," pungkasnya.
(akr)
Explore More