Menkeu: Penyaluran Dana Talangan Lapindo Kurang Rp97 M

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan saat ini, total kekurangan anggaran yang belum disalurkan kepada korban lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur dari pemerintah sebesar Rp97,2.

Saat ini, yang telah direalisasikan mencapai Rp683,8 miliar dari total anggaran Rp781 miliar.
"Yang masih belum dibayarkan Rp97,2 miliar. Ini nanti kita targetkan bulan ini selesai dibayarkan ke Lapindo," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Hal tersebut, lanjut dia, bukti keseriusan pemerintah terhadap korban lumpur Lapindo yang sudah bertahun-tahun kerugiannya tidak dibayarkan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, jika pencairan dana untuk korban lumpur memerlukan kehati-hatian supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Pencairan dana talangan untuk korban lumpur ini memang harus berhati-hati dengan risiko seminimal mungkin supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," katanya belum lama ini.

Basuki menyatakan, banyak syarat dan acuan yang digunakan pemerintah untuk mencairkan dana talangan terhadap korban lumpur ini.

"Tahapan tersebut adalah keluarnya Peraturan Presiden tentang dana talangan, keluarnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan juga penandatanganan antara Menteri Keuangan dengan Lapindo," katanya.

Dia menjelaskan, sebagai ketua tim ini dirinya berharap proses pencairan terhadap korban lumpur ini bisa segera diselesaikan.

"Dengan adanya peraturan yang sudah ada tersebut maka sudah tidak ada yang halangi pencairan ganti rugi terhadap korban lumpur di dalam pera areal terdampak," katanya.

Pencairan dana talangan itu sendiri, kata dia, senilai Rp781 miliar yang akan dibayarkan kepada sebanyak 3.337 berkas korban lumpur Lapindo.