Meneropong Prospek Bisnis Properti di Tengah Ketidakpastian Global

Walaupun demikian, kilahnya, tidak sedikit alokasi dana fiskal yang sudah disalurkan oleh pemerintah ke sektor perumahan. Untuk itu, Heliantopo memberikan lima pesan utama terkait kondisi makroekonomi dan pembiayaan perumahan. Pertama, ketidakpastian global masih tinggi.
Kedua, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Ketiga, Bank Indonesia akan tetap menjalankan kebijakan yang agresif demi menjaga inflasi inti dan nilai tukar. Keempat, BPD dan BPR memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan penyaluran KPR. Kelima, regulasi yang melindungi dan mendisiplinkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Developer dan Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan di industri properti tentunya harus melihat upaya yang harus dilakukan agar kondisi bisnis aman, terjaga, dan terkendali.

Ke depan, lanjut Risma, para developer akan mengalami kenaikan suku bunga dan menghadapi susahnya user yang lolos di SLIK OJK. Kemudian menghadapi rumah FLPP atau subsidi yang juga belum ada kenaikan harga, jadi masih mengacu pada harga lama.

“Ini tiga isu sensitif yang dihadapi bisnis properti terutama untuk menjaga program rumah pemerintah berjalan dengan baik. Tiga isu ini butuh campur tangan pemerintah, karena menyangkut keberlangsungan program FLPP,” ujar Risma.

Tahun ini, kata Risma, serapan rumah pada Januari-Februari juga tidak optimal. Ini bukan karena tidak ada demand, tapi demand sudah rontok pada saat verfikasi SLIK OJK.

“Ini masalah kita bersama, baik perbankan, developer, dan OJK. Sehingga perlu adanya regulasi relevan dan proses edukasi yang harus berjalan,” tuturnya.

Founder and CEO Epic Property M. Gali Ade Nofrans menjelaskan peluang industri properti di 2023. Antara lain, pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi faktor utama pendorong kenaikan harga properti di Jabodetabek. Kemudian, pencarian properti kelas menengah atas meningkat dan kebutuhan penerapan teknologi baru dalam bidang properti.

"Peluang lainnya adalah respons terhadap kebijakan subsidi terkait properti dari pemerintah, hal ini didasarkan survei bahwa 43% responden berencana mempercepat rencana beli rumah karena subsidi PPN. 35% mengincar rumah dengan harga lebih tinggi karena subsidi PPN, dan baru 17% responden yang merasakan manfaat rumah subsidi," kata Nofrans.

Ia pun berharap pemerintah memberikan insentif pajak berupa pelonggaran uang muka kredit pemilikan properti hingga nol persen serta pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga sebesar 50%.