Pos Indonesia Siap Distribusikan Logistik Pemilu 2024
Selasa, 14 Maret 2023 - 23:47 WIB
loading...
A
A
A
Selain bermitra dengan Pos Indonesia, KPU juga melibatkan banyak pihak dalam pengadaan dan distribusi logisik pemilu. Untuk pengadaan, KPU menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga proses pengadaan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan regulasi pengadaan barang/jasa. Sementara untuk distribusi KPU menggandeng TNI/Polri, maupun perusahaan yang mendukung proses distribusi logistik hingga sampai di TPS.
Anggota Bawaslu Herwyn J.N Malonda mengatakan pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu juga penting dilakukan. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan memilih.
Menurut Herwyn, ada dua hal penting mengenai pemetaan kerawanan distribusi logistik di index pra pemilu dan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2018. “Kendala Pemilu 2019 ada lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan yang berimplikasi terhadap kedatangan pemilih ke TPS. Semua itu menjadi catatan Bawaslu untuk pemilu ke depan, agar tepat jumlah, tepat sasaran seperti disampaikan pihak KPU,” katanya.
Adapun kerawanan yang kemungkinan dihadapi penyelenggara pemilu yaitu ketidaksesuaian desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi; kebutuhan terhadap pemilih disabilitas; jumlah surat suara tidak melebihi jumlah pemilih agar tidak bermasalah di kemudian hari, termasuk menjaga kerahasiaan surat suara.
“Indonesia ini wilayah kepulauan. Ada delapan provinsi di wilayah kepulauan. Waktu pelaksanaan pemilu 2024 adalah pada 14 Februari. Cuacanya tidak menunjang. Ini harus diprediksikan kapan pengadaan logistiknya, terutama untuk wilayah Indonesia timur. Termasuk kotak suara, surat suara, bilik suara dan logistik penunjang lainnya. Sehingga jangan lagi ada diundur jadwal pemungutan suara karena akan menggeser waktu penghitungan suara bisa terjadi di hari berikutnya,” ucap Herwyn.
Pihak Bawaslu mengakui telah mempunyai peta kerawanan. KPU juga menyampaikan kepada Bawaslu tentang titik-titik rawan yang perlu diantisipasi terkait misalnya melalui proses pengadaan saja apakah proses pengadaan itu sesuai spesifikasi, terutama juga terkait bagaimana menjamin kerahasiaan misalnya surat suara, seperti kode.
Berikutnya, rangkaian proses di percetakan yang bisa mungkin terjadi dalam titik-titik rawan perlu menjadi perhatian. Pentingnya perusahaan percetakan menjaga kerahasiaan dari surat suara hingga keamanan dan keutuhan surat suara, sesuai pasal 345 ayat 267.
Pos Indonesia sudah siap menjalankan amanah untuk pendistribusian logistik Pemilu. “Kami sebagai salah satu mitra KPU tentu akan mendukung seluruh rencana KPU dalam distribusi logistik ini, termasuk keamanan dan mungkin juga perlu ada asuransi nantinya, apabila terjadi risiko-risiko yang di luar risiko alam, risiko cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tentu saja harus kita antisipasi bersama. Namun Pos Indonesia sebagaimana Pemilu sebelumnya, siap untuk mendukung Pemilu (sebagai) agenda nasional,” pungkas Faizal.
Anggota Bawaslu Herwyn J.N Malonda mengatakan pemetaan kerawanan distribusi logistik pemilu juga penting dilakukan. Apalagi berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, terdapat lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan memilih.
Menurut Herwyn, ada dua hal penting mengenai pemetaan kerawanan distribusi logistik di index pra pemilu dan pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2018. “Kendala Pemilu 2019 ada lebih dari 6 juta pemilih belum menerima surat pemberitahuan yang berimplikasi terhadap kedatangan pemilih ke TPS. Semua itu menjadi catatan Bawaslu untuk pemilu ke depan, agar tepat jumlah, tepat sasaran seperti disampaikan pihak KPU,” katanya.
Adapun kerawanan yang kemungkinan dihadapi penyelenggara pemilu yaitu ketidaksesuaian desain, jenis, jumlah, kualitas, dan spesifikasi; kebutuhan terhadap pemilih disabilitas; jumlah surat suara tidak melebihi jumlah pemilih agar tidak bermasalah di kemudian hari, termasuk menjaga kerahasiaan surat suara.
“Indonesia ini wilayah kepulauan. Ada delapan provinsi di wilayah kepulauan. Waktu pelaksanaan pemilu 2024 adalah pada 14 Februari. Cuacanya tidak menunjang. Ini harus diprediksikan kapan pengadaan logistiknya, terutama untuk wilayah Indonesia timur. Termasuk kotak suara, surat suara, bilik suara dan logistik penunjang lainnya. Sehingga jangan lagi ada diundur jadwal pemungutan suara karena akan menggeser waktu penghitungan suara bisa terjadi di hari berikutnya,” ucap Herwyn.
Pihak Bawaslu mengakui telah mempunyai peta kerawanan. KPU juga menyampaikan kepada Bawaslu tentang titik-titik rawan yang perlu diantisipasi terkait misalnya melalui proses pengadaan saja apakah proses pengadaan itu sesuai spesifikasi, terutama juga terkait bagaimana menjamin kerahasiaan misalnya surat suara, seperti kode.
Berikutnya, rangkaian proses di percetakan yang bisa mungkin terjadi dalam titik-titik rawan perlu menjadi perhatian. Pentingnya perusahaan percetakan menjaga kerahasiaan dari surat suara hingga keamanan dan keutuhan surat suara, sesuai pasal 345 ayat 267.
Pos Indonesia sudah siap menjalankan amanah untuk pendistribusian logistik Pemilu. “Kami sebagai salah satu mitra KPU tentu akan mendukung seluruh rencana KPU dalam distribusi logistik ini, termasuk keamanan dan mungkin juga perlu ada asuransi nantinya, apabila terjadi risiko-risiko yang di luar risiko alam, risiko cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tentu saja harus kita antisipasi bersama. Namun Pos Indonesia sebagaimana Pemilu sebelumnya, siap untuk mendukung Pemilu (sebagai) agenda nasional,” pungkas Faizal.
(dar)
Lihat Juga :
