Sadis, 12 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Akibat Pandemi Covi-19
Jum'at, 17 Juli 2020 - 21:38 WIB
loading...
Sudah ada 12 juta pekerja yang diberhentikan dan dirumahkan sepanjang pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anton Supit menyebutkan, sudah ada 12 juta pekerja yang diberhentikan dan dirumahkan sepanjang pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam seminar digital bertajuk "Kemiskinan Ekstrem dan Oligarki Ekonomi di Masa Pandemi" di Jakarta, yang diselenggarakan lembaga riset SigmaPhi, Jumat (17/7/2020).
"Sebagian besar tidak dilaporkan ke dinas tenaga kerja karena tidak ada dispute antara pekerja dengan pemberi kerja," kata Anton.
(Baca Juga: 1,7 Juta Orang Kena PHK Imbas Covid-19, Menaker: Banyak Perusahaan Tak Lapor )
Sambung Anton menegaskan, pemerintah perlu lebih fokus membantu dunia usaha. "Saat ini, dana pemulihan ekonomi lebih banyak yang urusannya dengan kredit perbankan," jelasnya.
Sementara itu, dalam forum yang sama, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta menyatakan, pemerintah tetap membantu kelompok menengah-atas melalui program restrukturisasi kredit bagi para pemilik perusahaan, subsidi bunga kredit, dan perpajakan.
Namun, Arif juga menyatakan, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan program pemulihan ekonomi nasional kepada masyarakat miskin, termasuk usaha mikro, tanpa melupakan kelompok menengah-atas.
Menurut Arif, banyak program pemerintah diprioritaskan kepada masyarakat miskin, mulai dari bantuan sosial, bantuan tunai, hingga bantuan modal. Semua program tersebut bertujuan agar daya beli masyarakat miskin meningkat sehingga ekonomi berputar.
(Baca Juga: Miris, Pengangguran di Indonesia Paling Banyak dari Usia Muda )
Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Nunung Nuryartono menyatakan, pemerintah memang perlu menyusun prioritas dan masyarakat kelas bawah harus mendapat perhatian pertama. "Pemulihan di masyarakat kelas bawah akan mendorong daya beli dan akan berdampak positif kepada ekonomi secara keseluruhan--termasuk pelaku dari kelas atas," ungkap Nunung.
Nunung juga mengingatkan, program pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah perlu memperhatikan potensi di wilayah masyarakat yang bersangkutan. "Jangan disama-ratakan," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Diah Widuretno, pendiri Sekolah Pagesangan, sekolah yang memberi layanan pendidikan bagi masyarakat Jelata di Gunung Kidul Yogyakarta. "Jangan ada labeling dalam urusan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh menghilangkan daya survival masyarakat," terang Diah.
"Sebagian besar tidak dilaporkan ke dinas tenaga kerja karena tidak ada dispute antara pekerja dengan pemberi kerja," kata Anton.
(Baca Juga: 1,7 Juta Orang Kena PHK Imbas Covid-19, Menaker: Banyak Perusahaan Tak Lapor )
Sambung Anton menegaskan, pemerintah perlu lebih fokus membantu dunia usaha. "Saat ini, dana pemulihan ekonomi lebih banyak yang urusannya dengan kredit perbankan," jelasnya.
Sementara itu, dalam forum yang sama, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta menyatakan, pemerintah tetap membantu kelompok menengah-atas melalui program restrukturisasi kredit bagi para pemilik perusahaan, subsidi bunga kredit, dan perpajakan.
Namun, Arif juga menyatakan, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan program pemulihan ekonomi nasional kepada masyarakat miskin, termasuk usaha mikro, tanpa melupakan kelompok menengah-atas.
Menurut Arif, banyak program pemerintah diprioritaskan kepada masyarakat miskin, mulai dari bantuan sosial, bantuan tunai, hingga bantuan modal. Semua program tersebut bertujuan agar daya beli masyarakat miskin meningkat sehingga ekonomi berputar.
(Baca Juga: Miris, Pengangguran di Indonesia Paling Banyak dari Usia Muda )
Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Nunung Nuryartono menyatakan, pemerintah memang perlu menyusun prioritas dan masyarakat kelas bawah harus mendapat perhatian pertama. "Pemulihan di masyarakat kelas bawah akan mendorong daya beli dan akan berdampak positif kepada ekonomi secara keseluruhan--termasuk pelaku dari kelas atas," ungkap Nunung.
Nunung juga mengingatkan, program pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah perlu memperhatikan potensi di wilayah masyarakat yang bersangkutan. "Jangan disama-ratakan," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Diah Widuretno, pendiri Sekolah Pagesangan, sekolah yang memberi layanan pendidikan bagi masyarakat Jelata di Gunung Kidul Yogyakarta. "Jangan ada labeling dalam urusan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh menghilangkan daya survival masyarakat," terang Diah.
(akr)
Lihat Juga :
