alexa snippet

Outlook Ekonomi-Bisnis

Menunggu Tuah Pengampunan Pajak

Menunggu Tuah Pengampunan Pajak
Pengampunan pajak diharapkan dapat menjaring wajib pajak yang mangkir, padahal dana mereka banyak terparkir di dalam dan luar negeri. Foto: Grafis
A+ A-
TARGET pajak yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai pro dan kontra. Terlebih, raihan penerimaan pajak hingga akhir 2015 hanya mencapai 82%. Hal ini bahkan memaksa Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk pencapaian target. Bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Langkah ini dinilai tepat untuk menjaring wajib pajak yang mangkir, padahal dana mereka banyak terparkir di dalam dan luar negeri.

“Undang-undang tax amnesty penting karena berdasarkan data, dana asing yang terparkir di luar negeri mencapai Rp2.700 triliun dan untuk dalam negeri sekitar Rp1.400 triliun,” ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini juga memastikan bahwa pembahasan RUU tax amnesty akan masuk prolegnas tahun depan dengan pembahasan dimulai pada awal 2016.

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua Badan Legislatif Firman Subagyo. "RUU Pengampunan Pajak akan masuk prolegnas 2015, dan dapat dilanjutkan pada prolegnas tahun 2016 karena terbatasnya waktu masa sidang 2015," katanya.

Di sisi lain, dari pandangan pengamat perpajakan Indonesia, langkah pemerintah dan DPR memberlakukan tax amnesty bukan tanpa kekurangan. Dari berbagai polemik sebelum namanya pengampunan pajak, awalnya dinamakan pengampunan nasional, yang artinya, koruptor juga bisa diampuni, hingga pembahasan molor.

Direktur Eksekutif dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo memandang kemungkinan keberhasilannya kecil.‎ "Pengampunan pajak itu bukan hal baru. Sudah ada 40 negara yang memberlakukannya. Indonesia bahkan pernah melakukan ini sewaktu Presiden Soekarno menjabat. Namun, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Amerika saja kapok melakukan tax amnesty terhadap 41 negara bagiannya," kata Prastowo kepada Sindonews.

Prastowo memahami langkah Indonesia membutuhkan tax amnesty untuk menjaring dana-dana yang disimpan di luar negeri masuk guna menutupi target pajak yang dinilai 'ketinggian'. "Target Pajak pada 2015 dalam APBNP memang ketinggian terlalu ambisius dengan total Rp1.294 triliun. Itu pajak saja. Realisasinya memang masih jauh meskipun ada extra effort‎," bebernya.

Kenyataan ini semakin jelas dengan pengunduran diri Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito pada awal Desember lalu‎. Sigit mengundurkan diri karena dirinya tidak mampu mencapai target pajak yang ditetapkan pemerintah.

".... Pengunduran ini semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab saya yang tidak berhasil memimpin DJP dalam mencapai target penerimaan pajak yang dapat ditolelir (diatas 85%). Perhitungan saya hanya akan mencapai 80-82% di akhir tahun 2015," kata Sigit, dalam petikan pesan singkatnya.

Bahkan, dalam masa jabatan Sigit, shorftfall‎ pajak menduduki tempat tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan mantan menteri keuangan Fuad Bawazier. Menurutnya, shortfall pajak tahun ini membengkak menjadi sekitar Rp160 triliun. Kekurangan pajak ini lebih besar dari perkiraan sebelumnya, yakni sebesar Rp120 triliun dari target Rp1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

"Dia (Sigit) tidak mencapai target (penerimaan pajak). Mungkin dalam sejarah shortfall-nya yang terbesar. Ini pertama kalinya kekurangannya begitu besar,"‎ tegasnya.

Dia menilai tidak salah jika pemerintah mengambil langkah tax amnesty karena shortfall pajak yang cukup besar demi basis pajak yang meluas. Perluasan basis pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top