Sri Mulyani Raih Utang Rp224 Triliun untuk Antisipasi Suku Bunga
loading...
Sri Mulyani terbitkan surat utang untuk antisipasi kenaikan suku bunga. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa per Maret 2023, pembiayaan anggaran tetap terkendali. Realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang per Maret 2023 mencapai Rp224,8 triliun.
Angka ini, sebut dia, setara dengan 32,3% dari target APBN 2023 sebesar Rp696,3 triliun.
"Pembiayaan utang melalui surat berharga negara (SBN) dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi April 2023 di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Dia menyebut bahwa pembiayaan anggaran ini mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan akuntabel dalam memenuhi pembiayaan APBN.
"Kita melakukan langkah front-loading ini karena kita mengantisipasi kenaikan suku bunga yang higher for longer. Jadi kita ambil posisi sebelum terjadinya kenaikan suku bunga," ungkap Sri.
Sri mengatakan bahwa target keseluruhan pembiayaan APBN 2023 sebesar Rp696,3 triliun memang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Namun kenaikan itu merupakan strategi untuk menjaga buffer bagi pemerintah.
"Timing pengadaan utang ini mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah, serta kebutuhan pembiayaan," ucap Sri.
Angka ini, sebut dia, setara dengan 32,3% dari target APBN 2023 sebesar Rp696,3 triliun.
"Pembiayaan utang melalui surat berharga negara (SBN) dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi April 2023 di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Dia menyebut bahwa pembiayaan anggaran ini mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan akuntabel dalam memenuhi pembiayaan APBN.
"Kita melakukan langkah front-loading ini karena kita mengantisipasi kenaikan suku bunga yang higher for longer. Jadi kita ambil posisi sebelum terjadinya kenaikan suku bunga," ungkap Sri.
Sri mengatakan bahwa target keseluruhan pembiayaan APBN 2023 sebesar Rp696,3 triliun memang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Namun kenaikan itu merupakan strategi untuk menjaga buffer bagi pemerintah.
"Timing pengadaan utang ini mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah, serta kebutuhan pembiayaan," ucap Sri.
(uka)
Explore More