Sabet Opini WTP, Menaker Ingin 'Angin' Prestasi Kian Dihembuskan
loading...
Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tahun 2019 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP dari BPK RI tersebut merupakan capaian Kemenaker keempat kali secara beruntun sejak tahun 2016.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2019 melalui video conference, di kediamannya di Komplek Liga Mas Indah, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Predikat WTP kepada pemerintah pusat setelah mempertahankan opini WTP sejak 2016-2019, ditandai dengan penyerahan satu paket buku LHP tahun 2019 oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan paket buku LHP tersebut disaksikan oleh Wapres KH Ma'ruf Amin, dan sejumlah menteri seperti, Menko Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno dan Menseskab Pramono Anung.
Usai menyaksikan melalui video conference, Ida memberikan apresiasi kepada seluruh seluruh jajaran pegawai Kemenaker atas hasil audit BPK secara quattrick.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemenaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP," ujar Ida di Jakarta. ( Baca juga:Empat Tahun Disclaimer, Laporan Bakamla Sulit Diaudit BPK )
Ida menegaskan, keberhasilan Kemenaker meraih WTP empat kali secara berturut-turut tersebut, tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di kementerian dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dia menegaskan, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di kementerian, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara baik, transparan dan akuntabel.
"Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang," ungkapnya.
Menurut Ida, kinerja kementerian semakin terlihat membanggakan. Saat kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat.
"Mudah-mudahan angin (capaian) semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang," ujarnya didampingi Plt. Sekjen Kemnaker Budi Hartawan.
Ida berharap di tahun 2020 seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di kementerian, termasuk realisasi anggaran.
"Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini Menaker Ida Fauziyah hanya menyaksikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hasil audit BPK RI Tahun 2019 melalui video conference, di kediamannya di Komplek Liga Mas Indah, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Predikat WTP kepada pemerintah pusat setelah mempertahankan opini WTP sejak 2016-2019, ditandai dengan penyerahan satu paket buku LHP tahun 2019 oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan paket buku LHP tersebut disaksikan oleh Wapres KH Ma'ruf Amin, dan sejumlah menteri seperti, Menko Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno dan Menseskab Pramono Anung.
Usai menyaksikan melalui video conference, Ida memberikan apresiasi kepada seluruh seluruh jajaran pegawai Kemenaker atas hasil audit BPK secara quattrick.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kemenaker yang dari waktu ke waktu terus menunjukkan prestasinya. Hasil audit laporan keuangan kita kembali memperoleh status WTP," ujar Ida di Jakarta. ( Baca juga:Empat Tahun Disclaimer, Laporan Bakamla Sulit Diaudit BPK )
Ida menegaskan, keberhasilan Kemenaker meraih WTP empat kali secara berturut-turut tersebut, tak lepas dari hasil kerja keras, dedikasi dan kerja sama dari seluruh pejabat di kementerian dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dia menegaskan, opini WTP dari BPK tersebut merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di kementerian, baik pimpinan maupun staf, untuk senantiasa menggunakan anggaran negara secara baik, transparan dan akuntabel.
"Predikat WTP ini agar bisa kita pertahankan. Yang masih kurang harus terus-menerus kita perbaiki di masa mendatang," ungkapnya.
Menurut Ida, kinerja kementerian semakin terlihat membanggakan. Saat kinerja semakin membaik, prestasi pun terlihat.
"Mudah-mudahan angin (capaian) semacam ini, terus kita tingkatkan di waktu mendatang," ujarnya didampingi Plt. Sekjen Kemnaker Budi Hartawan.
Ida berharap di tahun 2020 seluruh pejabat tinggi madya dan pratama mampu melakukan percepatan dari implementasi program kegiatan di kementerian, termasuk realisasi anggaran.
"Kita berharap agar output-nya bisa berkualitas, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi juga anggarannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai standar akuntansi dan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
