'Super' Erick Sebut Misi yang Diemban Cukup Berat Akibat Dampak Pandemi

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) Erick Thohir mengemban tugas baru yang cukup berat. Di tengah pandemi Covid-19, mantan bos Inter Milan ini harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui perusahaan pelat merah sebagai kaki tangannya.

Penunjukan Erick sebagai ketua pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 memang cukup beralasan. Pasalnya, cakupan BUMN mampu menggerakkan sepertiga perekonomian nasional. Apalagi, Kementerian BUMN juga didukung sejumlah infrastruktur yang mumpuni. Sudah sepantasnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya sebagai ketua pelaksana.

Infrastruktur yang dimaksud adalah beberapa perusahaan pelat merah yang bergerak di sejumlah sektor usaha, seperti pelayanan publik, pangan, kesehatan, dan infrastruktur atau pembangunan. Sektor-sektor itu dianggap cepat mampu menggerakkan perekonomian dalam negeri dan menangani persoalan kesehatan akibat penyebaran Covid-19. (Baca: Dipimpin Erick Thohir, Ini Susunan Lengkap Tim PEN yang Baru)

Dalam jumpa pers Erick Thohir pun memastikan, posisinya sebagai ketua pelaksana dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional bukan lagi sebagai menteri dan wakil menteri, melainkan sebagai sebuah satu kesatuan tim yang siap bekerja.

“Tetapi, tentu saya dan Pak Budi bukan sebagai BUMN lagi, tetapi tim yang harus bersinergi dengan menteri terkait dan akan menyusun program yang secara nyata akan diimplementasikan dengan target tertentu,” katanya di Jakarta kemarin.

Erick mengakui, misi yang diemban oleh tim baru ini cukup berat karena dampak pandemi Covid-19 ke sejumlah sektor sangat serius. Karena itu, tantangan tersebut hanya dapat diatasi dengan kerja sama yang baik dan efisien antara tim dan pihak lain. Dengan kerja sama itu, timnya akan mampu menyelesaikan persoalan sesuai dengan yang ditargetkan.

Erick juga menegaskan, keyakinan dan rasa optimisme harus ditanamkan agar tujuan untuk keluar dari krisis bisa dilakukan. “Harus yakin itu. Ada banyak negara yang sukses, menekan virus dan ekonominya mulai bangkit. Itu bisa ditiru. Tapi ada juga yang terkena resesi. Itu juga harus dijadikan contoh supaya kita tidak mengalami. Jika kita bersama, pasti kita bisa," ucapnya.

Langkah pemerintah melibatkan BUMN sebagai penopang pertumbuhan ekonomi memang bukan yang pertama kali. Sebelumnya, bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi tumpuan untuk mendorong pemulihan ekonomi sektor riil. Untuk itu, pemerintah menempatkan dana Rp30 triliun ke empat bank, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. (Baca juga: Pasukan TNI Berhasil Selamatkan Warga AS dari Penyanderaan di Kongo)

Penempatan dana tersebut sejalan dengan penerbitan aturan batu dari Menteri Keuangan terkait bantuan likuiditas perbankan. Aturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 telah ditandatangani langsung oleh Presiden Jokowi melalui peraturan pemerintah (PP). Dengan beleid tersebut Kepala Negara memberikan tugas kepada jajarannya untuk menyeimbangkan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi korona.

“Siang tadi Presiden panggil tim dan beliau telah menandatangani peraturan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam peraturan tersebut Presiden memberi tugas kepada komite kebijakan dan di situ ada satu tim untuk mengendalikan terkait dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” papar Menko Perekonomian Airlangga Hartato di Kantor Presiden. (Baca juga: Sama-sama Musuh China, Kapal Induk AS dan AL India Latihan Gabungan)

Jokowi memerintahkan Airlangga untuk mengoordinasikan tim tersebut. Adapun tim diisi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud Md, dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Lalu ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Penunjukan Erick Thohir sebagai ketua pelaksana memang sempat menimbulkan polemik. Bagi sebagian pengamat, sosok yang lebih layak ditunjuk seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini disampaikan ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira.

Dia menyebut, pemilihan Erick Thohir sebagai ketua pelaksana tim dinilai kurang tepat. Menurut Indef, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lebih ideal ditempatkan sebagai ketua pelaksana tim. “Idealnya, untuk memastikan stimulus terealisasi dengan cepat, yang paling pas pelaksananya Menteri Keuangan. Ini kan terkait anggaran, di mana hambatannya,” ujar Bhima saat dihubungi kemarin. (Lihat videonya: Diduga untuk Ilmu Hitam, 2 Jenazah di TPU Karang Bahagia Bekasi Dicuri)

Bhima menilai Erick yang menjabat menteri BUMN dipandang tidak ada kaitannya dengan urusan teknis dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air. “(Kementerian) BUMN tidak ada beda dengan kementerian teknis lain seperti UMKM dan pariwisata,” katanya. (Aditya Pratama/Heru Febrianto)