Perbesar Cadangan Beras Pemerintah, Otoritas Diminta Bikin Kebijakan Fleksibel

JAKARTA - Otoritas diminta membuat kebijakan yang fleksibel untuk memperbesar cadangan beras pemerintah (CBP). Seperti diketahui stok beras di Bulog terus mengalami penurunan sejak pertengahan 2019 hingga saat ini.



Di sisi lain, pengadaan beras dari produksi dalam negeri dan penyaluran bersifat fluktuatif. Pengamat pertanian Agus Saifullah berpendapat, bahwa dinamika itu terjadi seiring perubahan mendasar terhadap instrumen kebijakan pemerintah di bidang perberasan.

Pertama, sejak 2017 tidak ada lagi penyaluran captive market terhadap hasil pengadaan beras Bulog atau cadangan beras pemerintah (CBP) untuk program Raskin/Rastra. Hal tersebut menyebabkan kapasitas penyerapan beras Bulog dari produksi beras dalam negeri semakin sempit.

"(Pengadaan) Beras bagaimanapun memiliki (konsekuensi) beban atas biaya pengadaan maupun penyimpanannya. Kalau tidak disalurkan, beban ini semakin bertambah. Stok beras yang bertambah, mutunya semakin turun seiring masa simpan," ujar Agus dalam diskusi bertajuk "Memperkuat CBP dari Pengadaan Dalam Negeri", Senin (17/4/2023).



Dia menambahkan, sebagai bukti mulai 2019 untuk pengadaan, penyaluran, dan stok terus mengalami penurunan. Namun, penyaluran masih lebih besar daripada pengadaan.

Dinilai olehnya hal tersebut menyebabkan CBP terus menurun sampai saat ini. "Perubahan kebijakan sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi perberasan yang dikelola oleh Bulog," tuturnya.

Kedua lanjut dia, ada hubungan penting antara harga beras, harga gabah, dan harga pasar. Dia mengatakan, pada masa panen, perdagangan beras terjadi ke pasar umum dan Bulog sebagai CBP.

Namun, Agus menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir harga gabah dan beras cenderung di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Kata dia, ini membuat pengadaan Bulog rendah.