Banyak Pekerja Masih Cuti, KSPI Tetap Gelar Aksi May Day Libatkan 50.000 Buruh

JAKARTA - Hari Buruh Internasional atau May Day akan diperingati pada Senin (1/5) mendatang. Meski masih dalam suasana libur Lebaran dan banyak pekerja yang masih cuti, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan tetap menggelar aksi May Day yang diikuti sekitar 50.000 pekerja.

Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengatakan, sedianya peringatan Hari Buruh akan diikuti 100.000 orang. Namun, jumlahnya menyusut dikarenakan masih ada beberapa pekerja yang memang mengambil cuti tambahan pasca cuti bersama Lebaran 2023.

"Memang agak sulit untuk saat ini mengumpulkan masa, karena rata-rata buruh akan kembali bekerja masuk pada tanggal 2 Mei 2023," ujarnya dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (27/4/2023).

Dia menjelaskan, perayaan May Day akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia dengan titik aksi kantor gubernur. Perkiraan aksi di titik wilayah lain akan diikuti oleh puluhan ribu buruh yang terdiri dari beberapa organisasi serikat pekerja hingga serikat petani dan golongan mahasiswa.

Pada peringatan May Day tahun ini ada enam isu pokok yang akan disuarakan oleh serikat buruh. Antara lain menuntut pencabutan Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, cabut ketentuan parliamentary threshold 4% dari total suara sah nasional.



Selain itu, wujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan, dan menyerukan untuk memilih calon presiden yang pro buruh dan kelas pekerja.

Perayaan May Day nantinya akan terbagi menjadi dua waktu pada satu hari yang sama. Pertama akan dilakukan aksi di Istana Negara pada pukul 09.30 - 12.30 WIB, setelah itu masa aksi melanjutkan acara di Istora Senayan untuk menyelenggarakan May Day Fiesta pada pukul 13.00 - 17.00 WIB.

"May Day fiesta akan menampilkan paduan suara dari buruh tentang lagu perjuangan dan deklarasi darah juang kaum buruh,” ungkapnya.



Selain itu, sambung dia, partai buruh juga akan mendeklarasikan koalisi orang kecil yang bertujuan mengimbangi koalisi besar atau kebangsaan. “Ini akan dipelopori partai politik non parlemen, serikat buruh, gerakan petani dan nelayan," tandasnya.