Erick Thohir Blak-blakan Soal Merger BUMN Karya, Hanya Tersisa 4 Perusahaan
Selasa, 02 Mei 2023 - 21:03 WIB
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan soal rencana penggabungan (merger) BUMN Karya . Rencananya, dari 10 akan dirampingkan menjadi 4 perusahaan.
"Kita juga sekarang menggabungkan, pelan-pelan. Misalnya, ini belum menjadi keputusan ya, tetapi waktu itu kita sudah punya blueprint mengenai karya-karya ini, waktu itu kalau tidak salah. Nah, di mana kita lihat kalau BUMN Karya ini jumlahnya empat cukup," ujar Erick saat ditemui di iNews Tower, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Penyebab 13 BUMN Masih Tekor
Meski belum diputuskan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan proses konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur itu terus digodok pemerintah. Dalam kajian Kementerian BUMN, perampingan perlu dilakukan karena jumlah BUMN Karya cukup banyak atau mencapai 10 perusahaan. Jumlah itu di luar dari perseroan yang ditangani PPA/Danareksa.
Konsolidasi BUMN Karya tidak saja dilakukan untuk perusahaan di luar PPA, namun berlaku juga bagi perseroan yang menjadi jaminan PPA. Erick meminta agar BUMN Karya yang ditangani PPA segera dikonsolidasikan alias di-merger-kan.
"Di karya-karya inikan jumlahnya memang masih 10, dan ada juga di PPA/Danareksa, di PPA/Danareksa saya sudah sudah meminta segera digabungkan," tutur dia.
Usai merger, Erick akan membuat segmentasi berdasarkan fokus bisnis perusahaan. Misalnya, BUMN Karya yang ahli (expertise) di jalan tol, perumahan, pembangunan kilang minyak, dan sektor lainnya. Dia mencontohkan penggabungan antara PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya Tbk, (WIKA), lalu PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya Tbk. "Jadi mungkin PTPP sama WIKA, HK sama Waskita, itu bisa aja, tapi belum putus semuanya," katanya.
Baca Juga: 3 Direktur BUMN yang Ditahan Akibat Korupsi, dari PT PAL hingga PT Pelindo
Tak hanya itu, Erick mengaku rencana konsolidasi BUMN Karya sudah mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ini kemarin kita bersama Menteri PUPR, Pak Basuki untuk sama-sama menyepakati gitu, untuk melakukan ini, akhirnya sudah, Pak Basuki dan Ibu Sri Mulyani mendukung hal-hal ini," kata Erick.
"Kita juga sekarang menggabungkan, pelan-pelan. Misalnya, ini belum menjadi keputusan ya, tetapi waktu itu kita sudah punya blueprint mengenai karya-karya ini, waktu itu kalau tidak salah. Nah, di mana kita lihat kalau BUMN Karya ini jumlahnya empat cukup," ujar Erick saat ditemui di iNews Tower, Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Baca Juga: Erick Thohir Ungkap Penyebab 13 BUMN Masih Tekor
Meski belum diputuskan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan proses konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur itu terus digodok pemerintah. Dalam kajian Kementerian BUMN, perampingan perlu dilakukan karena jumlah BUMN Karya cukup banyak atau mencapai 10 perusahaan. Jumlah itu di luar dari perseroan yang ditangani PPA/Danareksa.
Konsolidasi BUMN Karya tidak saja dilakukan untuk perusahaan di luar PPA, namun berlaku juga bagi perseroan yang menjadi jaminan PPA. Erick meminta agar BUMN Karya yang ditangani PPA segera dikonsolidasikan alias di-merger-kan.
"Di karya-karya inikan jumlahnya memang masih 10, dan ada juga di PPA/Danareksa, di PPA/Danareksa saya sudah sudah meminta segera digabungkan," tutur dia.
Usai merger, Erick akan membuat segmentasi berdasarkan fokus bisnis perusahaan. Misalnya, BUMN Karya yang ahli (expertise) di jalan tol, perumahan, pembangunan kilang minyak, dan sektor lainnya. Dia mencontohkan penggabungan antara PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) dan PT Wijaya Karya Tbk, (WIKA), lalu PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya Tbk. "Jadi mungkin PTPP sama WIKA, HK sama Waskita, itu bisa aja, tapi belum putus semuanya," katanya.
Baca Juga: 3 Direktur BUMN yang Ditahan Akibat Korupsi, dari PT PAL hingga PT Pelindo
Tak hanya itu, Erick mengaku rencana konsolidasi BUMN Karya sudah mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ini kemarin kita bersama Menteri PUPR, Pak Basuki untuk sama-sama menyepakati gitu, untuk melakukan ini, akhirnya sudah, Pak Basuki dan Ibu Sri Mulyani mendukung hal-hal ini," kata Erick.
(nng)
Lihat Juga :
