Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kenaikan Pungutan Ekspor dan DMO Bikin Petani Sawit Jatuh lalu Tertimpa Tangga
loading...
Petani sawit keberatan dengan aturan pungutan ekspor yang baru. Foto/YorriFarli/MPI
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) menilai aturan baru pungutan ekspor (PE) crude palm oil ( CPO ) sebesar USD100 per metrik ton (MT) sangat memberatkan petani. APPKSI pun mendesak aturan itu dicabut.
Ketua Dewan Pembina APPKSI Arief Poyuono mengatakan, sebenarnya dengan sudah dikenakannya bea keluar CPO yang cukup tinggi, tidak perlu lagi dilakukan pungutan ekspor. Pasalnya, PE CPO akhirnya oleh perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) dan para trader dibebankan kepada harga tandan buah segar (TBS) milik petani dan juga harga TBS perusahaan kebun sawit.
Arief membeberkan, dampak PE CPO terhadap harga TBS petani di PKS pada pekan pertama April 2023 masih di harga rata-rata sekitar Rp2.400-2.700/kg. Kemudian harga TBS petani sawit bermitra anjlok menjadi rata-rata Rp2.100-2.200, dari sebelumnya rata-rata Rp2.600-2.950/kg.
"Untuk harga TBS petani swadaya (mandiri), di beberapa provinsi sawit, seperti Sulawesi Selatan, Riau Kaltara, Kalbar , Sulbar, Sultra, Papua, dan beberapa provinsi lainnya, harga TBS sawit sudah anjlok diharga Rp1.650-Rp1.800/kg,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2023).
Menurut Arief, kondisi ini tentu saja sangat merugikan petani sawit mandiri ataupun petani plasma. Alhasil, bisa berdampak buruk bagi macetnya pembayaran kredit ke perbankan oleh para petani sawit. Begitu juga angsuran kredit oleh perusahaan perkebunan sawit yang mayoritas dana investasinya diperoleh dari perbankan.
Terkait Domestic Market Obligation yang harus dipenuhi Ratio DMO diturunkan dari 1:6 ke 1:4, Arief berpendapat langkah ini akan membuat harga futures di luar negeri naik dan harga dalam negeri turun. Selain itu pungutan ekspor juga akan naik karena dasar perhitungannya menggunakan harga internasional.
"Jadi sepertinya nasib petani sawit dan pelaku usaha perkebunan sawit sudah didorong jatuh dan ditimpa tangga sekalian," katanya.
Diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 940 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) CPO untuk periode 1-15 Mei 2023 sebesar USD955,53/MT.
Harga tersebut diketahui menguat sebesar USD22,84/MT atau 2,45 persen dari harga referensi CPO periode 16-30 April 2023 di kisaran USD932,69/MT.
Ketua Dewan Pembina APPKSI Arief Poyuono mengatakan, sebenarnya dengan sudah dikenakannya bea keluar CPO yang cukup tinggi, tidak perlu lagi dilakukan pungutan ekspor. Pasalnya, PE CPO akhirnya oleh perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) dan para trader dibebankan kepada harga tandan buah segar (TBS) milik petani dan juga harga TBS perusahaan kebun sawit.
Arief membeberkan, dampak PE CPO terhadap harga TBS petani di PKS pada pekan pertama April 2023 masih di harga rata-rata sekitar Rp2.400-2.700/kg. Kemudian harga TBS petani sawit bermitra anjlok menjadi rata-rata Rp2.100-2.200, dari sebelumnya rata-rata Rp2.600-2.950/kg.
"Untuk harga TBS petani swadaya (mandiri), di beberapa provinsi sawit, seperti Sulawesi Selatan, Riau Kaltara, Kalbar , Sulbar, Sultra, Papua, dan beberapa provinsi lainnya, harga TBS sawit sudah anjlok diharga Rp1.650-Rp1.800/kg,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2023).
Menurut Arief, kondisi ini tentu saja sangat merugikan petani sawit mandiri ataupun petani plasma. Alhasil, bisa berdampak buruk bagi macetnya pembayaran kredit ke perbankan oleh para petani sawit. Begitu juga angsuran kredit oleh perusahaan perkebunan sawit yang mayoritas dana investasinya diperoleh dari perbankan.
Terkait Domestic Market Obligation yang harus dipenuhi Ratio DMO diturunkan dari 1:6 ke 1:4, Arief berpendapat langkah ini akan membuat harga futures di luar negeri naik dan harga dalam negeri turun. Selain itu pungutan ekspor juga akan naik karena dasar perhitungannya menggunakan harga internasional.
"Jadi sepertinya nasib petani sawit dan pelaku usaha perkebunan sawit sudah didorong jatuh dan ditimpa tangga sekalian," katanya.
Diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 940 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) CPO untuk periode 1-15 Mei 2023 sebesar USD955,53/MT.
Harga tersebut diketahui menguat sebesar USD22,84/MT atau 2,45 persen dari harga referensi CPO periode 16-30 April 2023 di kisaran USD932,69/MT.
(uka)
Explore More