Jelang KTT ASEAN, KSP Minta Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Segera Dicabut

Lebih lanjut, dia pun meminta seluruh pihak seperti asosiasi pariwisata dan masyarakat dapat tetap menjaga iklim pariwisata kondusif menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT, pada 9-11 Mei 2023.

Senada KSP, KLHK melalui surat S.462/Menlhk-Setjen/Roum/KSA.3/5/2023 tertanggal 5 Mei 2023 juga meminta PT Flobamor untuk secepatnya mencabut keputusan Direksi terkait dengan kenaikan tarif yang sudah diberlakukan.

“Pencabutan keputusan Direksi tersebut harus dilakukan sebelum kegiatan ASEAN Summit dimulai. Dengan pencabutan tersebut maka tarif jasa pemanduan menggunakan tarif yang lama,” demikian dikutip dari isi surat yang ditandatangani oleh Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono.



KLHK juga meminta agar dalam kurun waktu 4-6 minggu, PT Flobamor segera menyusun SOP pelayanan jasa pemanduan guna memberikan jaminan standar dan kulitas pelayanan yang akan diberikan adalah setimpal dengan rencana penyesuaian tarif yang akan dilakukan.

Selain KSP dan KLHK, turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari pihak PT Flobamor, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemda NTT, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita).

Ketua Asita NTT, Abed Frans menyayangkan penerapan tarif dari PT Flobamor sangat mendadak dan membuat banyak mitra tour and travel membatalkan reservasi.

"Setiap hari terjadi keributan di Kawasan Taman Nasional Komodo antara petugas PT Flobamor dengan pelaku wisata. Kami meminta kenaikan tarif oleh PT Flobamor segera dibatalkan. Karena menurut laporan pelaku usaha, servis yang diberikan oleh PT Flobamor tidak sesuai dengan tarif yang diberlakukan," tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, Rm Martin Chen mengatakan, dalam mengelola Taman Nasional Komodo, seharusnya kesejahteraan masyarakat dan konservasi harus menjadi yang utama.

Dia menilai PT Flobamor tidak berkompeten sebagai mitra KLHK karena tidak sanggup mengikuti prosedural penetapan tarif yang tepat sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat.