Serangan Siber ke Bank, Partai Perindo Desak Pemerintah Benahi Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 17 Mei 2023 - 18:49 WIB
loading...
Pemerintah harus lebih proaktif dalam melindungi keamanan dan integritas data di sektor perbankan dari serangan digital siber, terkait adanya data nasabah salah satu bank yang dikabarkan bocor dan dicuri oleh LockBit. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP Partai Perindo, Michael Victor Sianipar meminta Pemerintah harus lebih proaktif dalam melindungi keamanan dan integritas data di sektor perbankan dari serangan siber .Hal itu Michael ungkapkan terkait adanya data nasabah salah satu bank yang dikabarkan bocor dan dicuri oleh LockBit, sebuah grup penjahat siber yang diduga berbasis di Rusia.
“UU PDP memang sudah disahkan, tapi jangan hanya menjadi kebijakan di atas kertas saja. Kita jangan puas hanya karena sudah punya payung hukumnya, sementara implementasi dan kesiapan perlindungan data masih jauh dari harapan,” kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (17/5/2023).
Baca Juga: Serangan Siber Sebabkan Kerugian Rp1.433 Triliun, Awas Bank Digital !
Michael -yang merupakan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP Partai Perindo itu- juga mempertanyakan respons bank swasta tersebut yang terlalu defensif dan enggan mengakui adanya serangan siber.
Menurutnya, kesadaran akan serangan siber dan kemampuan untuk menghadapinya harus menjadi prioritas utama bagi institusi yang bertanggung jawab atas keamanan data konsumennya dan masyarakat.
“Prinsipnya, lebih baik transparan karena itu adalah hak konsumen dan dalam hal ini hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi. Seharusnya pihak bank tersebut mengakui jika telah terjadi serangan siber. Masyarakat dihimbau untuk segera mengganti kata sandi, PIN, dan perihal lain untuk mencegah transaksi yang tidak diinginkan terjadi," imbuhnya.
Baca Juga: Apa itu Ransomware Lockbit? Simak Penjelasannya!
Michael juga menyoroti pentingnya peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Untuk itu, dirinya berharap pemerintah lebih gencar dalam melindungi keamanan dan integritas data di sektor perbankan dari serangan siber digital.
“Ekonomi sekarang serba digital, termasuk transaksi dan layanan finansial. Serangan serupa terjadi bukan hanya di Indonesia. Ini ancaman yang hanya akan semakin meningkat ke depannya. Jangan sampai kita masih terus kagok dan tidak siap, seperti apa yang baru saja terjadi,” tegas Michael.
Dalam era digital saat ini, serangan ransomware dapat memiliki dampak serius pada stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan nasabah. Michael juga berharap dibentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi yang diperlengkapi serius.
“Jangan kita anggap remeh ancaman serangan digital. Sukses di satu aksi kejahatan bisa menjadi inspirasi kejahatan-kejahatan serupa. Koordinasi dengan dunia internasional sangat penting karena metode kejahatan terus berevolusi dan sifatnya transnasional. Urgensi perlindungan data pribadi tidak bisa diabaikan lagi ke depannya," tutup Michael.
“UU PDP memang sudah disahkan, tapi jangan hanya menjadi kebijakan di atas kertas saja. Kita jangan puas hanya karena sudah punya payung hukumnya, sementara implementasi dan kesiapan perlindungan data masih jauh dari harapan,” kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (17/5/2023).
Baca Juga: Serangan Siber Sebabkan Kerugian Rp1.433 Triliun, Awas Bank Digital !
Michael -yang merupakan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPP Partai Perindo itu- juga mempertanyakan respons bank swasta tersebut yang terlalu defensif dan enggan mengakui adanya serangan siber.
Menurutnya, kesadaran akan serangan siber dan kemampuan untuk menghadapinya harus menjadi prioritas utama bagi institusi yang bertanggung jawab atas keamanan data konsumennya dan masyarakat.
“Prinsipnya, lebih baik transparan karena itu adalah hak konsumen dan dalam hal ini hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi. Seharusnya pihak bank tersebut mengakui jika telah terjadi serangan siber. Masyarakat dihimbau untuk segera mengganti kata sandi, PIN, dan perihal lain untuk mencegah transaksi yang tidak diinginkan terjadi," imbuhnya.
Baca Juga: Apa itu Ransomware Lockbit? Simak Penjelasannya!
Michael juga menyoroti pentingnya peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Untuk itu, dirinya berharap pemerintah lebih gencar dalam melindungi keamanan dan integritas data di sektor perbankan dari serangan siber digital.
“Ekonomi sekarang serba digital, termasuk transaksi dan layanan finansial. Serangan serupa terjadi bukan hanya di Indonesia. Ini ancaman yang hanya akan semakin meningkat ke depannya. Jangan sampai kita masih terus kagok dan tidak siap, seperti apa yang baru saja terjadi,” tegas Michael.
Dalam era digital saat ini, serangan ransomware dapat memiliki dampak serius pada stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan nasabah. Michael juga berharap dibentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi yang diperlengkapi serius.
“Jangan kita anggap remeh ancaman serangan digital. Sukses di satu aksi kejahatan bisa menjadi inspirasi kejahatan-kejahatan serupa. Koordinasi dengan dunia internasional sangat penting karena metode kejahatan terus berevolusi dan sifatnya transnasional. Urgensi perlindungan data pribadi tidak bisa diabaikan lagi ke depannya," tutup Michael.
(akr)
Lihat Juga :
