Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran ke Sri Mulyani Rp56 Miliar, Buat Apa?
Senin, 05 Juni 2023 - 17:24 WIB
loading...
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan pagu anggaran Kementerian BUMN tahun buku 2024 sebesar Rp56 miliar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan pagu anggaran Kementerian BUMN tahun buku 2024 sebesar Rp56 miliar. Usulan itu disampaikan saat rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi VI DPR RI.
Baca Juga: Anggaran Kementerian BUMN Kecil, Erick Thohir Bandingkan dengan Malaysia
Menurutnya, Kementerian BUMN memerlukan tambahan modal untuk menjalankan 18 program prioritas pada tahun depan. Karena itu harus mendapat dukungan dari lembaga legislatif dan pemerintah.
"Penambahan yang diusulkan untuk tahun 2024, bila dimungkinkan yaitu kita ingin menambahkan Rp56 miliar sesuai dengan ada kegiatan 18 prioritas yang diusulkan," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Baca Juga: Capaian BUMN di 2021, Cetak Laba Bersih Rp131 Triliun dan Aset Tumbuh 6,39%
Adapun rincian tambahan pagu anggaran yang diusulkan kepada Komisi VI DPR RI dan Kementerian Keuangan di antaranya,
Sekretaris Kementerian BUMN sebesar Rp23 miliar. Wakil Menteri BUMN (Wamen) I dan II dengan masing-masing usulan tambahan anggaran senilai Rp2,62 miliar dan Rp2,58 miliar dengan 10 program utama.
Lalu kedeputian Hukum dan Perundang-undangan Rp1,50 miliar, Kedeputian SDM dan Teknologi Informasi Rp26,29 miliar. "Jadi ini ada usulan tambahan," katanya.
Di sisi lain, Erick Thohir mencatat persentase dana operasional Kementerian BUMN hanya berada di angka 0,002%. Padahal total aset perusahaan pelat merah yang dikelola mencapai Rp9.867 triliun.
Dia mengatakan, anggaran operasional yang diterima pihaknya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih minim, jika dibandingkan dengan total aset BUMN saat ini.
"Kalau kita lihat dengan pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kami itu hanya 0,002 persen daripada total aset (BUMN) yang kita kelola yang nilainya Rp9.867 triliun, jadi memang sangat amat minim," ujarnya.
Dia mencontohkan anggaran operasional yang diterima perusahaan pengelola aset negara milik pemerintah Malaysia, Khazanah Nasional Berhad. Di mana dana operasional Khazanah mencapai Rp6,3 triliun dengan total aset Rp516,6 triliun.
"Kalau dibandingkan Khazanah itu mereka dari Rp516,6 triliun, itu anggarannya Rp6,3 triliun. Nah inilah kenapa, kita tidak bermaksud membandingkan pembengkakan anggaran, tetapi apa yang kita presentasikan ini memang amat sangat kecil," ucapnya.
Baca Juga: Anggaran Kementerian BUMN Kecil, Erick Thohir Bandingkan dengan Malaysia
Menurutnya, Kementerian BUMN memerlukan tambahan modal untuk menjalankan 18 program prioritas pada tahun depan. Karena itu harus mendapat dukungan dari lembaga legislatif dan pemerintah.
"Penambahan yang diusulkan untuk tahun 2024, bila dimungkinkan yaitu kita ingin menambahkan Rp56 miliar sesuai dengan ada kegiatan 18 prioritas yang diusulkan," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Baca Juga: Capaian BUMN di 2021, Cetak Laba Bersih Rp131 Triliun dan Aset Tumbuh 6,39%
Adapun rincian tambahan pagu anggaran yang diusulkan kepada Komisi VI DPR RI dan Kementerian Keuangan di antaranya,
Sekretaris Kementerian BUMN sebesar Rp23 miliar. Wakil Menteri BUMN (Wamen) I dan II dengan masing-masing usulan tambahan anggaran senilai Rp2,62 miliar dan Rp2,58 miliar dengan 10 program utama.
Lalu kedeputian Hukum dan Perundang-undangan Rp1,50 miliar, Kedeputian SDM dan Teknologi Informasi Rp26,29 miliar. "Jadi ini ada usulan tambahan," katanya.
Di sisi lain, Erick Thohir mencatat persentase dana operasional Kementerian BUMN hanya berada di angka 0,002%. Padahal total aset perusahaan pelat merah yang dikelola mencapai Rp9.867 triliun.
Dia mengatakan, anggaran operasional yang diterima pihaknya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih minim, jika dibandingkan dengan total aset BUMN saat ini.
"Kalau kita lihat dengan pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kami itu hanya 0,002 persen daripada total aset (BUMN) yang kita kelola yang nilainya Rp9.867 triliun, jadi memang sangat amat minim," ujarnya.
Dia mencontohkan anggaran operasional yang diterima perusahaan pengelola aset negara milik pemerintah Malaysia, Khazanah Nasional Berhad. Di mana dana operasional Khazanah mencapai Rp6,3 triliun dengan total aset Rp516,6 triliun.
"Kalau dibandingkan Khazanah itu mereka dari Rp516,6 triliun, itu anggarannya Rp6,3 triliun. Nah inilah kenapa, kita tidak bermaksud membandingkan pembengkakan anggaran, tetapi apa yang kita presentasikan ini memang amat sangat kecil," ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :
