Subsidi Motor Listrik Minim Peminat, Moeldoko: Jangan Berikan yang Ribet ke Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah melakukan evaluasi terkait mekanisme penyaluran subsidi untuk pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), terutama untuk jenis roda dua atau motor. Kantor Staf Presiden (KSP) menerangkan, evaluasi subsidi motor listrik diperlukan karena serapan kuota pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik untuk roda dua masih rendah.



Untuk diketahui pada 2023, pemerintah telah menyiapkan kuota pemberian bantuan pembelian kendaraan listrik untuk roda dua sebesar 200.000 Unit. Mengutip dari situs sisapira.id, dari jumlah kuota tersebut, per 5 Juni 2023, baru terserap 637, dengan status 4 unit sudah tersalurkan.

“Pemberian subsidi untuk pembelian motor listrik ini merupakan semangat pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik. Jadi jangan berikan sesuatu yang ribet pada masyarakat. Dan sekarang pemerintah sedang siapkan mekanisme yang lebih sederhana dan praktis,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).



Moeldoko mengungkapkan, beberapa evaluasi yang dilakukan diantaranya terkait penggunaan kata subsidi pada penyaluran bantuan pembelian untuk kendaraan listrik jenis roda dua. Sebab penggunaan kata tersebut diikuti oleh beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima.

Yakni, terdaftar sebagai penerima manfaat KUR, bantuan produktif Usaha Mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. “Bisa jadi dengan persyaratan tersebut, masyarakat merasa ribet dan enggan untuk memanfaatkannya,” jelasnya.

Moeldoko menambahkan, pemerintah juga melakukan evalusi terkait percepatan pembayaran subsidi yakni berupa potongan harga sebesar Rp7 juta pada dealer.

“Jadi subsidi ini diberikan pada dealer. Dan ini sifatnya restitusi. Sehingga ada kesan pembayarannya lama. Ini yang sedang kita evaluasi, agar pembayaran bisa dilakukan dalam waktu satu hingga dua bulan,” terang Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyinggung persoalan Baterai yang masih menjadi isu publik. Ketua Periklindo ini menyebut, sampai saat ini masih banyak pertanyaan di publik terkait kemanan, ketersediaan, kekuatan, hingga pengelolaan limbah baterai.

“Tantangan isu publik ini harus segerea kita jawab, agar percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik bisa dilakukan,” kata Moeldoko.