Colombo Port City: Dubai Baru Sri Lanka atau Kawasan Utang Milik China?

Sri Lanka meminta bantuan keuangan dari China untuk membangun kembali setelah perang panjang melawan separatis Tamil berakhir pada tahun 2009. Negara-negara Barat telah mengungkapkan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Pada saat kunjungan Xi Jinping, Mahinda Rajapaksa adalah Presiden Sri Lanka, tetapi dia kalah dalam pemilihan tahun itu, dengan keprihatinan atas pinjaman dari China khususnya untuk pelabuhan besar di selatan Hambantota menjadi salah satu isu besar.

Delapan tahun kemudian, Rajapaksa kembali berkuasa sebagai perdana menteri, dengan adiknya yang lebih muda, Gotabaya, sebagai presiden. Namun, pelabuhan Hambantota tidak lagi berada di tangan Sri Lanka.

Di bawah pemerintahan sebelumnya pada tahun 2017, Sri Lanka menyerahkan kepada China setelah mengalami kesulitan membayar utang kepada perusahaan-perusahaan China, dengan sebagian uang yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang lainnya.

Maka tidak mengherankan jika tidak semua orang di Sri Lanka memiliki antusiasme yang sama dengan para pejabat Port City terhadap proyek ini.

Kekhawatiran tentang proyek ini sangat besar, termasuk dampak lingkungan dari proyek sebesar ini. Orang lain khawatir manfaat dari perkembangan semacam itu tidak akan sebesar yang disarankan para pendukungnya.

"Salah satu dampak negatif potensial dari Port City adalah adanya keringanan pajak yang sangat signifikan dalam undang-undangnya. Ada kemungkinan keringanan pajak hingga 40 tahun bagi beberapa investor," kata Deshal de Mel, seorang ahli ekonomi dari Verite Research.

"Menghadirkan keringanan pajak sebesar itu tidak meningkatkan daya tarik pendapatan secara keseluruhan bagi Sri Lanka," kata dia.



Rezim pajak ini juga memicu kekhawatiran lain. AS telah memperingatkan bahwa lingkungan bisnis dengan karpet merah dapat menjadi tempat pelarian pencucian uang. Mohamed Ali Sabry, menteri kehakiman Sri Lanka, tidak setuju.