Gara-gara Pakai Bahasa Mandarin saat Rapat, DPR Semprot Para Bos Smelter China

JAKARTA - Ada yang menarik saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Plt Direktur Jenderal Minerba (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian, dan para petinggi perusahaan smelter nikel yang mayoritas dari China. Rapat itu sendiri membahas soal tata kelola niaga nikel.



Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno yang bertindak sebagai pimpinan rapat terkejut ketika meminta masing-masing bos smelter memperkenalkan diri dan perusahaannya secara singkat. Ternyata banyak yang tidak bisa hadir, sementara mereka yang hadir kebanyakan tidak bisa berbicara bahasa Indonesia.

Bahkan beberapa direktur utama (dirut) memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin lantaran memang merupakan warga negara asing (WNA).

Mendengar itu, Eddy pun memprotes lantaran rapat seharusnya menggunakan bahasa Indonesia karena merupakan sidang parlemen resmi. "Ini adalah aturan, sehingga Anda harus diwakili oleh seseorang yang dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Kami akan menunggu presentasi Anda jadi harap orang (penerjemah) Anda hadir di ruangan ini," tegasnya.

Akhirnya, beberapa dirut yang hadir dari perusahaan smelter China itu ditemani penerjemah atau manajer komunikasi perusahaan saat menyampaikan pemaparan mereka. Salah satunya, Dirut PT Wanxiang Nickel Indoneisa yang ditemani manajer komunikasi perusahaan.

“Selamat pagi Bapak Ibu semua, saya Dana selaku asisten manager humas membawa Pak Lee sebagai dirut, beliau tidak bisa bahasa Indonesia, saya yang akan sampaikan ke beliau,” ujarnya.

Beberapa bos perusahaan smelter nikel yang hadir di RDP hari ini yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Gunbuster Nickel Industry, PT Obsidian Stainless Steel, dan Halmahera Persada Lygend.

Kemudian PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.



Tak hanya itu,aAnggota Komisi VII juga mengeluhkan banyak bos perusahaan smelter yang kedapatan mangkir dari RDP kali ini. Di antaranya PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, PT Weda Bay Nickel, dan PT Virtue Dragon Nickel Industry.