Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Rencana Kenaikan Harga Gula Beratkan Rakyat Kecil, Perindo: Perlu Kaji Ulang dan Tunda
loading...
Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Perindo Yerry Tawalujan meminta pemerintah mengkaji dan menunda rencana kenaikan harga gula. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat DPP Perindo Yerry Tawalujan meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menunda dan meninjau ulang rencana kenaikan harga pokok penjualan (HPP) serta harga acuan penjualan (HAP) gula .
"Sebagai partai yang peduli pada kepentingan rakyat, kami Partai Perindo meminta pemerintah melalui Bapanas untuk mengkaji ulang dan menunda rencana kenaikan harga gula. Karena kenaikan harga gula tentu akan memberatkan rakyat kecil," kata Yerry, Minggu (11/6/2023).
Yerry Tawalujan putra asli Minahasa--yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- melanjutkan, sebaiknya kenaikan harga gula ditunda dulu minimal selama enam bulan ke depan, sambil menunggu negara-negara produsen gula dunia menaikkan lagi produksi dan ekspor mereka.
"Jadi kami mohon pemerintah bersabar dulu untuk tidak segera naikkan harga gula, lihat perkembangan dulu mudah-mudahan trend kenaikan harga gula di pasar internasional segera turun," ujar juru bicara nasional Partai Perindo--partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.
Di pihak lain, Yerry juga memahami kesulitan pemerintah dalam mengatur tata niaga gula dalam negeri. Karena berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian tahun 2022, kebutuhan gula dalam negeri mencapai 6,48 juta ton.
Sementara produksi rata-rata gula dalam negeri hanya berkisar antara 2,2 sampai 2,5 juta ton per tahun. Jadi perlu impor gula sekitar 3,5 sampai 4 juta ton per tahun.
"Tentu kami menyadari kesulitan yang dihadapi pemerintah. Tapi mohon jangan langsung ambil jalan pintas untuk menaikkan harga gula. Kalaupun naik, jangan terlalu tinggi hingga memberatkan rakyat kecil," ungkap politisi Partai Perindo--partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Sebelumnya, Bapanas menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menggodok harga pokok penjualan (HPP) tebu dan gula di petani, serta harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen. Alasan diaturnya kembali HPP dan HAP dari komoditas tersebut karena memang terjadi kenaikan harga gula di internasional, sehingga di tingkat nasional juga ikut terkoreksi.
"Sebagai partai yang peduli pada kepentingan rakyat, kami Partai Perindo meminta pemerintah melalui Bapanas untuk mengkaji ulang dan menunda rencana kenaikan harga gula. Karena kenaikan harga gula tentu akan memberatkan rakyat kecil," kata Yerry, Minggu (11/6/2023).
Yerry Tawalujan putra asli Minahasa--yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- melanjutkan, sebaiknya kenaikan harga gula ditunda dulu minimal selama enam bulan ke depan, sambil menunggu negara-negara produsen gula dunia menaikkan lagi produksi dan ekspor mereka.
"Jadi kami mohon pemerintah bersabar dulu untuk tidak segera naikkan harga gula, lihat perkembangan dulu mudah-mudahan trend kenaikan harga gula di pasar internasional segera turun," ujar juru bicara nasional Partai Perindo--partai yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.
Di pihak lain, Yerry juga memahami kesulitan pemerintah dalam mengatur tata niaga gula dalam negeri. Karena berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian tahun 2022, kebutuhan gula dalam negeri mencapai 6,48 juta ton.
Sementara produksi rata-rata gula dalam negeri hanya berkisar antara 2,2 sampai 2,5 juta ton per tahun. Jadi perlu impor gula sekitar 3,5 sampai 4 juta ton per tahun.
"Tentu kami menyadari kesulitan yang dihadapi pemerintah. Tapi mohon jangan langsung ambil jalan pintas untuk menaikkan harga gula. Kalaupun naik, jangan terlalu tinggi hingga memberatkan rakyat kecil," ungkap politisi Partai Perindo--partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Sebelumnya, Bapanas menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menggodok harga pokok penjualan (HPP) tebu dan gula di petani, serta harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen. Alasan diaturnya kembali HPP dan HAP dari komoditas tersebut karena memang terjadi kenaikan harga gula di internasional, sehingga di tingkat nasional juga ikut terkoreksi.
(uka)
Explore More