Impor KRL Bekas Jepang Batal, Luhut Akan Ganti Kereta Baru
loading...
Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam rangkaian acara uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kamis (22/6/2023). FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan akan mengimpor KRL baru setelah impor kereta bekas Jepang dibatalkan. Hal itu untuk menutupi kekurangan rangkaian kereta.
"Kita akan mengimpor tiga saja yang baru untuk menutupi. Tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya itu tahun depan sampai tahun 2025," kata Luhut saat ditemui dalam rangkaian acara uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), di Stasiun KCIC Halim, Kamis (22/6/2023).
Dia mengungkapkan akan mengimpor tiga trainset kereta yang baru. Adapun Luhut juga menjelaskan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan penumpang ditahun kritis tersebut maka dilakukan retrofit yang dikerjakan oleh PT INCA.
Terkait pembatalan impor KRL bekas Jepang tidak sesuai aturan sehingga tidak jadi dialakukan. Keputusan diambil setelah melakukan rapar bersama stakeholders terkait.
"Jadi kami sudah rapatkan mengenai KRL kita tidak akan mengimpor barang bekas. Karena itu melanggar tiga aturan. Pertama aturan presiden, kedua perindustrian dan ketiga dari Kemenhub," ungkapnya.
"Kita akan mengimpor tiga saja yang baru untuk menutupi. Tapi itu butuh waktu 1-2 tahun. Jadi kritisnya itu tahun depan sampai tahun 2025," kata Luhut saat ditemui dalam rangkaian acara uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), di Stasiun KCIC Halim, Kamis (22/6/2023).
Dia mengungkapkan akan mengimpor tiga trainset kereta yang baru. Adapun Luhut juga menjelaskan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan penumpang ditahun kritis tersebut maka dilakukan retrofit yang dikerjakan oleh PT INCA.
Terkait pembatalan impor KRL bekas Jepang tidak sesuai aturan sehingga tidak jadi dialakukan. Keputusan diambil setelah melakukan rapar bersama stakeholders terkait.
"Jadi kami sudah rapatkan mengenai KRL kita tidak akan mengimpor barang bekas. Karena itu melanggar tiga aturan. Pertama aturan presiden, kedua perindustrian dan ketiga dari Kemenhub," ungkapnya.
(nng)
Explore More