Punya Tanah Jangan Dijual! Begini Cara Memanfaatkannya Agar Cuan
loading...
Masyarakat diimbau tidak mudah menjual tanahnya begitu saja. Foto/MPI/Ahmad Antoni
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menjual tanahnya. Ada cara yang lebih baik dan menguntungkan.
Ketimbang tanahnya langsung dijual dan kehilangan aset, pemilik tanah bisa menerbitkan HGB (Hak Guna Bangunan) ataupun Hak Pakai di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.
"Kita sedang gembar-gemborkan bahwa masyarakat itu jangan sampai kehilangan haknya, kita menyarankan kepada masyarakat kemudian kepada Kakantah masyarakat tidak perlu menjual tanah," ujarnya dalam media gathering, Kamis malam (22/6/2023).
Sehingga, menurut Hadi, masyarakat yang memiliki tanah bisa memberikan hak pakai dengan berjangka waktu, namun tidak beralih kepemilikan.
Dengan begitu, masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan dari tanah yang dimanfaatkan tersebut namun tetap tidak kehilangan asetnya.
"Sebelum itu orang Betawi kalau mau sunatan jual tanah, besok mau nikah lagi jual tanah, mau haji jual tanah, karena saat itu tidak ada yang mengingatkan. Sekarang saya ingatkan, jangan dijual! lebih bagus adalah kita memberikan HGB diatas SHM, sehingga tidak kehilangan tanah," tandasnya.
Menurut Hadi, hal itu pula yang melatarbelakangi pemerintah saat ini tengah menggencarkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuannya agar masyarakat bisa mengantongi legalitas dari asetnya dan bisa dimanfaatkan secara keekonomian.
Sekretaris Jendral Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, target penyelesaian PTSL tersebut mundur dari sebelumnya 2024 ke tahun 2025.
Hal itu disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan mobilitas tim pengukur tanah di lapangan.
Hingga tahun 2022 lalu, Suyus menjelaskan setidaknya sudah ada 101,1 juta bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL atau sudah terealisasi 80,2% dari target 126 juta Bidang tanah hingga tahun 2025 mendatang.
"Kita usahakan program PTSL akan selesai di tahun 2025 mendatang," ungkap Suyus saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI).
Ketimbang tanahnya langsung dijual dan kehilangan aset, pemilik tanah bisa menerbitkan HGB (Hak Guna Bangunan) ataupun Hak Pakai di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.
"Kita sedang gembar-gemborkan bahwa masyarakat itu jangan sampai kehilangan haknya, kita menyarankan kepada masyarakat kemudian kepada Kakantah masyarakat tidak perlu menjual tanah," ujarnya dalam media gathering, Kamis malam (22/6/2023).
Sehingga, menurut Hadi, masyarakat yang memiliki tanah bisa memberikan hak pakai dengan berjangka waktu, namun tidak beralih kepemilikan.
Dengan begitu, masyarakat juga bisa mendapatkan keuntungan dari tanah yang dimanfaatkan tersebut namun tetap tidak kehilangan asetnya.
"Sebelum itu orang Betawi kalau mau sunatan jual tanah, besok mau nikah lagi jual tanah, mau haji jual tanah, karena saat itu tidak ada yang mengingatkan. Sekarang saya ingatkan, jangan dijual! lebih bagus adalah kita memberikan HGB diatas SHM, sehingga tidak kehilangan tanah," tandasnya.
Menurut Hadi, hal itu pula yang melatarbelakangi pemerintah saat ini tengah menggencarkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tujuannya agar masyarakat bisa mengantongi legalitas dari asetnya dan bisa dimanfaatkan secara keekonomian.
Sekretaris Jendral Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, target penyelesaian PTSL tersebut mundur dari sebelumnya 2024 ke tahun 2025.
Hal itu disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan mobilitas tim pengukur tanah di lapangan.
Hingga tahun 2022 lalu, Suyus menjelaskan setidaknya sudah ada 101,1 juta bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL atau sudah terealisasi 80,2% dari target 126 juta Bidang tanah hingga tahun 2025 mendatang.
"Kita usahakan program PTSL akan selesai di tahun 2025 mendatang," ungkap Suyus saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI).
(ind)
Explore More