Gubernur BI Gelontorkan Rp503,8 T untuk Jaga Likuiditas Ekonomi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan Rp503,8 triliun melalui langkah pelonggaran likuiditas atau quantitative easing (QE) guna mencukupi ketersediaan likuiditas sektor jasa keuangan khususnya perbankan di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Gubernur BI Perry Warjiyo merinci dana Rp503,8 Triliun itu terdiri dari Rp386 triliun bersumber dari kebijakan BI pada Januari hingga Maret 2020, salah satunya penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah 50 basis poin (bps) sedangkan sisanya sejumlah Rp117,8 triliun melalui kebijakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) 13-14 April yakni penurunan GWM sebesar 200 bps.
“Quantitative easing dari Januari hingga April 2020 jumlahnya Rp386 triliun, sumbernya kami beli SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar sekunder yang dijual oleh asing. Kalau asing jual, BI beli dapat SBN dan tambah likuiditas edarkan uang jumlahnya Rp166,2 triliun,” jelas Perry di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Perry melanjutkan, pasokan likuiditas juga bertambah dari term repo perbankan yaitu underlying yang dimiliki bank untuk digunakan BI. Hal tersebut juga menambah likuiditas Rp137,1 triliun.
Penambahan ketiga berasal dari penurunan GWM rupiah yang diturunkan pada periode Januari dan April yang menambah likuiditas Rp53 triliun dan juga melalui swap valas Rp29,7 triliun.
“Apa yang ditambah di awal Mei akan ditambahkan sesuai keputusan RDG lalu seperti yang tadi disampaikan pemangkasan GWM 2% itu bakal tambah Rp102 triliun," katanya.
Dia menambahkan, stabilitas dan likuiditas sistem keuangan masih terjaga yang tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Januari 2020 yang tinggi yakni 22,74%. Sementara rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,77% (gross) atau 1,08% (net).
"Kami juga tidak mewajibkan bank dalam 1 tahun ini untuk tidak penuhi rasio intermediasi pada Mei, jadi total setelah RDG April Rp117,8 triliun. Dan total keseluruhan Rp386 triliun ditambah Rp117,8 triliun, jumlahnya Rp503,8 triliun,” pungkasnya.
Gubernur BI Perry Warjiyo merinci dana Rp503,8 Triliun itu terdiri dari Rp386 triliun bersumber dari kebijakan BI pada Januari hingga Maret 2020, salah satunya penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah 50 basis poin (bps) sedangkan sisanya sejumlah Rp117,8 triliun melalui kebijakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) 13-14 April yakni penurunan GWM sebesar 200 bps.
“Quantitative easing dari Januari hingga April 2020 jumlahnya Rp386 triliun, sumbernya kami beli SBN (Surat Berharga Negara) dari pasar sekunder yang dijual oleh asing. Kalau asing jual, BI beli dapat SBN dan tambah likuiditas edarkan uang jumlahnya Rp166,2 triliun,” jelas Perry di Jakarta, Rabu (29/4/2020).
Perry melanjutkan, pasokan likuiditas juga bertambah dari term repo perbankan yaitu underlying yang dimiliki bank untuk digunakan BI. Hal tersebut juga menambah likuiditas Rp137,1 triliun.
Penambahan ketiga berasal dari penurunan GWM rupiah yang diturunkan pada periode Januari dan April yang menambah likuiditas Rp53 triliun dan juga melalui swap valas Rp29,7 triliun.
“Apa yang ditambah di awal Mei akan ditambahkan sesuai keputusan RDG lalu seperti yang tadi disampaikan pemangkasan GWM 2% itu bakal tambah Rp102 triliun," katanya.
Dia menambahkan, stabilitas dan likuiditas sistem keuangan masih terjaga yang tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Januari 2020 yang tinggi yakni 22,74%. Sementara rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,77% (gross) atau 1,08% (net).
"Kami juga tidak mewajibkan bank dalam 1 tahun ini untuk tidak penuhi rasio intermediasi pada Mei, jadi total setelah RDG April Rp117,8 triliun. Dan total keseluruhan Rp386 triliun ditambah Rp117,8 triliun, jumlahnya Rp503,8 triliun,” pungkasnya.
(ind)