UMKM Butuh Solusi Konkrit dan Pengawalan Khusus Saat Pandemi
Senin, 27 Juli 2020 - 13:58 WIB
loading...
A
A
A
(Baca Juga: Jokowi Suntik Modal Rp2,4 Juta ke Pedagang Cilik: Jangan Dipakai Beli HP! )
Bersama narasumber pelaku UMKM, peneliti dan kementerian, ia telah menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM lekas naik kelas, termasuk dukungan anggaran permodalan, keringanan perpajakan, akses bahan baku, pemasaran, ekspor serta beberpa aspek teknis penting lain.
Di sisi lain, selama ini anggaran UMKM tidak pernah naik, karena sejumlah sektor ini juga ditangani kementerian lain. Harusnya Kementerian Koperasi dan UKM mampu jadi konduktor atau dirigen yang mengkoordinasi segenap pelaku UMKM. "Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya," kritik Marwan Jafar.
Karena itu, pihaknya akan mendukung penuh apa pun yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi di Tanah Air. Konkritnya, DPR siap mem-back-up penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah buat mengatasi dampak ekonomi Pandemi terhadap pelaku UMKM.
Mantan Ketua Fraksi PKB ini mencontohkan, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang 1 triliun memang masih kurang bahkan tidak ada artinya. Itu sebabnya Kemenkop-UKM harus dirubah nomenklatur yang masih kelas C bisa naik menjadi kelas B atau A, agar di sisi anggaran bisa naik signifikan.
Bersama narasumber pelaku UMKM, peneliti dan kementerian, ia telah menegaskan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM lekas naik kelas, termasuk dukungan anggaran permodalan, keringanan perpajakan, akses bahan baku, pemasaran, ekspor serta beberpa aspek teknis penting lain.
Di sisi lain, selama ini anggaran UMKM tidak pernah naik, karena sejumlah sektor ini juga ditangani kementerian lain. Harusnya Kementerian Koperasi dan UKM mampu jadi konduktor atau dirigen yang mengkoordinasi segenap pelaku UMKM. "Bicara soal Kementerian Koperasi dan UKM, ini anggaran UMKM tidak pernah naik. Malah turun atau terkesan tidak ada upaya buat memperjuangkannya," kritik Marwan Jafar.
Karena itu, pihaknya akan mendukung penuh apa pun yang dilakukan pemerintah demi stabilitas ekonomi di Tanah Air. Konkritnya, DPR siap mem-back-up penuh anggaran serta regulasi yang dibutuhkan pemerintah buat mengatasi dampak ekonomi Pandemi terhadap pelaku UMKM.
Mantan Ketua Fraksi PKB ini mencontohkan, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang 1 triliun memang masih kurang bahkan tidak ada artinya. Itu sebabnya Kemenkop-UKM harus dirubah nomenklatur yang masih kelas C bisa naik menjadi kelas B atau A, agar di sisi anggaran bisa naik signifikan.
(akr)
Lihat Juga :
