Lakukan Redenominasi Saat Ini Bisa Jadi Bumerang buat Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah telah mencanangkan redenominasi rupiah ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan di periode 2020-2024, namun rencana tersebut hingga kini masih belum membuahkan hasil. Redenominasi berupa penyederhanaan rupiah , dari Rp1.000 ke Rp1, misalnya.

Baca juga: Ramai Diperbincangkan, Apa itu Redenominasi Rupiah?

Ekonom sekaligus Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa sebenarnya manfaat positif redenominasi dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, penyederhanaan laporan keuangan, mencegah kesalahan penghitungan uang tunai karena nominal yang terlalu banyak.

"Jika Bank Indonesia (BI) mau melakukan redenominasi, sebaiknya buat roadmap atau peta jalan dulu sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa bersiap misalnya selama 7-10 tahun. Setiap tahunnya ada program dan evaluasi, untuk memastikan redenominasi berhasil," ungkap Bhima kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu (9/7/2023).

Dia menilai bahwa redenominasi masih belum tepat dilakukan dalam jangka pendek. Beberapa pertimbangan sebelum melakukan redenominasi, yakni stabilitas inflasi harus terjaga.

"Pra kondisi ideal adalah inflasi kembali ke level pra pandemi dulu atau di kisaran 3%. Lebih rendah dari itu lebih bagus. Sekarang inflasi masih di kisaran 4% dan ada ancaman El Nino buat inflasi bisa naik lagi," ujar Bhima.

Dia mengatakan, pertimbangan utama jika memaksa redenominasi di saat inflasi masih tinggi adalah kekhawatiran terjadinya hiperinflasi. Fenomena ini dipicu oleh perubahan nominal uang hasil redenominasi mengakibatkan para pedagang untuk menaikkan pembulatan harga ke atas.

"Misalnya harga barang sebelum pemangkasan nominal uang Rp9.200 kemudian ga mungkin kan jadi Rp9,5 pascaredenominasi, yang ada sebagian besar harga dijadikan Rp10. Ada pembulatan nominal baru ke atas. Akibatnya harga barang akan naik signifikan, ini sulit dikontrol oleh pemerintah dan BI. Akibatnya apa? Hiperinflasi yang memukul daya beli," ucapnya.

Bhima mengatakan, Indonesia perlu mengambil pelajaran dari kegagalan redenominasi dari Brazil, Rusia dan Argentina karena kurangnya persiapan teknis, sosialisasi, kepercayaan terhadap pemerintah rendah, hingga momentum saat ekonomi alami tekanan eksternal.

"Dengan jumlah penduduk dan unit usaha yang cukup besar di Indonesia, setidaknya butuh waktu 10-15 tahun persiapan sejak regulasi redenominasi dibuat. Menjelang pemilu risiko redenominasi gagal juga tinggi," terang Bhima.

Selanjutnya, dia menyarankan agar momentum pemulihan ekonomi sebaiknya jangan ada kebijakan yang kontraproduktif. Penyesuaian terhadap nominal baru akan memengaruhi administrasi dan akuntansi puluhan juta perusahaan di Indonesia.

"UMKM saja ada 65 juta unit usaha. Alih-alih mau fokus dalam fase pemulihan ekonomi, pelaku usaha akan sibuk mengatur soal nominal harga di barang yang dijual, bahan baku bahkan administrasi perpajakan," sambungnya.

Baca juga: Inilah 13 Mobil Paling Nggak Laku di Amerika Sepanjang 2023

"Saya kira momentum redenominasi perlu dikaji secara serius, jangan terburu-buru dan benar-benar ketika kondisi ekonomi sudah stabil. Inflasi stabil, kurs juga tidak fluktuatif berlebihan baru BI dan pemerintah bahas rencana redenominasi," tandas Bhima.