Luhut Usul Setop Ekspor Gas, SKK Migas Buka Suara

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) buka suara terkait larangan ekspor gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG). Hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) pada 2025 aau 2026.

"Mengenai larangan ekspor memang kebijakan kita adalah memanfaatkan untuk domestik. Kita akan mendorong industri dalam negeri untuk utilisasi gas kita di Papua untuk pabrik urea, methanol di Bojonegoro. Terus didorong ini yang investor tadi berinvestasi dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan, dan mungkin harganya," ujar Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo dalam acara laporan Kinerja Hulu Migas Tahun 2023 di Gedung SKK Migas, Selasa (18/7/2023).



Dia memastikan kebijakan pemerintah masih tetap, yaitu mengutamakan gas untuk pemanfaatan domestik mencapai 65%

"Saya kira ini yang terus kita lakukan, untuk smelter sudah kita petakan dari sisi supply baik itu tangguh Train III, Genting, IDD Masela, ada juga dara tomori LNG yang bisa dimanfaatkan juga Wasambo ini memungkinkan untuk memanfaatkan dalam negeri ke smelter-smelter lagi," lanjutnya.



Berdasarkan data realisasi semester 1 2023 tercatat ada sekitar 100 standar kargo yang terdiri dari Tangguh 56,1 dan Bontang 44,7.

"Jadi ada 100 kargo, 71,3 kargo itu di ekspor, dan sekitar 30 kargo dimanfaatkan ke domestik. Dari secara keseluruhan kalo bicara LNG aja, pemanfaatan gas keseluruhan 65% masih untuk domestik, 35% ekspor terdiri dari ekspor gas pipa dan LNG," kata dia.