Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp891,6 Triliun, Intip Rinciannya
loading...
Belanja pemerintah pusat (BPP) dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN semester I-2023 tercatat mencapai Rp891,6 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Belanja pemerintah pusat (BPP) dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN semester I-2023 tercatat mencapai Rp891,6 triliun. Angka ini sebesar 39,7% dari total belanja yang dianggarkan tahun ini.
Hal ini berarti 71% dari belanja negara adalah BPP. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menerangkan, kecepatan BPP sampai akhir Juni belum mencapai 40%, sementara penerimaan negara sudah mencapai 57% dari target.
"Ini terdiri atas, yang pertama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp417,2 triliun, atau 41,7% dari target APBN," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Juli 2023 secara virtual di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Dia mengatakan, belanja K/L ini dipengaruhi dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas. Sementara itu, belanja non K/L yang dikelola sebesar Rp474,4 triliun, atau 38,1% dari target APBN.
"Belanja non K/L ini terdiri dari belanja yang biasanya langsung diterima oleh masyarakat, seperti subsidi BBM, Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk," ungkap Sri.
Dia mengatakan, angka belanja Rp891,6 triliun ini tumbuh tipis, 1,6% dibandingkan semester I 2022. "Mayoritas belanja non K/L langsung dinikmati oleh masyarakat," tandasnya.
Hal ini berarti 71% dari belanja negara adalah BPP. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menerangkan, kecepatan BPP sampai akhir Juni belum mencapai 40%, sementara penerimaan negara sudah mencapai 57% dari target.
"Ini terdiri atas, yang pertama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp417,2 triliun, atau 41,7% dari target APBN," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Juli 2023 secara virtual di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Dia mengatakan, belanja K/L ini dipengaruhi dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas. Sementara itu, belanja non K/L yang dikelola sebesar Rp474,4 triliun, atau 38,1% dari target APBN.
"Belanja non K/L ini terdiri dari belanja yang biasanya langsung diterima oleh masyarakat, seperti subsidi BBM, Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk," ungkap Sri.
Dia mengatakan, angka belanja Rp891,6 triliun ini tumbuh tipis, 1,6% dibandingkan semester I 2022. "Mayoritas belanja non K/L langsung dinikmati oleh masyarakat," tandasnya.
(akr)
Explore More