Sri Mulyani Sebut Belanja Pemerintah Rp492 Triliun Masuk Kantong dan Dinikmati Masyarakat

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 di semester I mencapai Rp492 triliun. Dari angka itu, Sri Mulyani menerangkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Dari mulai perlindungan sosial, bansos-bansos yang uangnya langsung masuk ke kantong dan dinikmati masyarakat," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (10/7/2023).



Dia menyebutkan, belanja ini terwujud melalui sejumlah program, seperti misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan PBI, bantuan benih, bantuan Alsintan, dan bantuan ternak.



Belanja ini juga termasuk program beasiswa, bantuan operasi sekolah, dan bantuan operasi kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang langsung menyangkut masyarakat banyak seperti air bersih, jembatan, dan juga bantuan untuk daerah yang terkena bencana alam.

"Ini termasuk kabupaten Cianjur yang mendapatkan Rp1,5 triliun untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak," tambah Sri.

Dia menyebut, belanja non K/L termasuk di dalamnya adalah yang diterima masyarakat, subsidi dan kompensasi listrik. "Sehingga harga BBM dan listrik terjaga, subsidi BBM, LPG 3 kg di sini Rp5,4 triliun, dan subsidi perumahan serta Kartu Prakerja," terangnya.

Secara keseluruhan hingga semester I 2023, belanja non K/L mencapai Rp474,4 triliun, didominasi oleh belanja pensiun Rp87,5 triliun. Menkeu menerangkan, ada kenaikan 5,2% dari tahun lalu baik untuk Taspen dan Asabri. Kemudian, yang terbesar dari belanja non K/L adalah subsidi dan kompensasi Rp95,8 triliun ditambah Rp66,1 triliun.

"Ini hanya untuk BBM dan subsidi listrik," ucapnya.

Sri menyebut, jumlah BBM naik 1,8% dari sisi konsumsi, LPG 3 kg naik 5,4%, dan listrik bersubsidi juga naik 2%. Subsidi bantuan uang muka perumahan juga mengalami kenaikan sangat tinggi, yaitu 32,9% atau mencapai 84.500 unit rumah.

"Kita masih membayar kompensasi untuk bahan bakar yang tidak sebetulnya tidak disubsidi tetapi diberikan kompensasi dan juga kekurangan kompensasi tahun lalu untuk listrik sebesar Rp16,8 triliun," pungkas Sri.