alexa snippet

Kebijakan Anti-Dumping AS Berpotensi Rugikan Eksportir RI

Kebijakan Anti-Dumping AS Berpotensi Rugikan Eksportir RI
Pemerintah AS baru saja melakukan amandemen terhadap aturan anti-dumping dan tindakan imbalan dan berpotensi merugikan eksportir Indonesia. Foto/Ilustrasi/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru saja melakukan amandemen terhadap aturan anti-dumping dan tindakan imbalan (anti-subsidi). Kebijakan tersebut berpotensi merugikan eksportir Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dody Edward mengatakan, amandemen tersebut akan membuat ekspor ke AS mengalami tantangan berat. Ketentuan ini ditengarai dapat merugikan eksportir Indonesia ke negeri Paman Sam itu.

Dia menerangkan, beberapa ketentuan amendemen tersebut memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi otoritas AS dalam memulai dan melakukan penyelidikan tindakan anti-dumping dan tindakan
imbalan (anti-subsidi) terhadap produk impor ke AS.

"Ketentuan ini juga memihak industri domestik AS dalam proses penyelidikan tersebut, sehingga berpotensi merugikan eksportir Indonesia yang dituduh melakukan ekspor dengan harga dumping atau mengandung subsidi ke AS," jelas Dody dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Dia menjelaskan, amendemen ketentuan anti-dumping dan tindakan imbalan (anti-subsidi) tersebut, yaitu  The Trade Preferences Extension (TPE) Act  pada Juni 2015 dan Trade Facilitation and Trade Enforcement (TFTE) Act  pada Februari 2016. Aturan tersebut diamendemen berdasarkan masukan dari industri domestik AS.

Dalam ketentuan itu, otoritas AS seperti  Department of Commerce (DOC), International Trade Commission (ITC), dan Customs & Border Protection (CBP), dapat tidak mengakui harga jual domestik produk Indonesia. Karena, adanya peran kebijakan Pemerintah berupa kemudahan yang diberikan terhadap produk tersebut di pasar Indonesia.

Amandemen TPE ini juga memberikan kemudahan kepada industri dalam negeri AS. Industri AS dapat mengklaim kerugian akibat impor dengan melarang otoritas AS menyatakan industri domestik tidak merugi akibat impor, hanya karena industri tersebut mendapatkan keuntungan dalam beberapa tahun terakhir.

Amendemen TPE ini mengamanatkan para eksportir ke AS untuk mengalokasikan sejumlah data tambahan yang mengkompilasi sejumlah besar data dan harga terkait faktor-faktor material dan nonmaterial produk yang diekspor.

Sementara, amendemen TFTE memberikan keluasan wewenang bagi CBP. CBP yang selama ini melaksanakan ketetapan dumping berdasarkan keputusan DOC, diberi kewenangan lebih apabila memiliki kecurigaan dumping atas barang impor yang masuk ke AS.

Dody menjelaskan, setiap negara berhak mengenakan tindakan anti-dumping dan tindakan imbalan (anti-subsidi). Bentuknya berupa bea masuk tambahan terhadap produk impor dumping atau subsidi yang menyebabkan kerugian bagi industri domestik.

Produk dumping merupakan produk yang diimpor dengan tingkat harga jual ekspor yang lebih rendah dibanding harga jual normal di negara pengekspor (negara asal). Sedangkan, produk impor subsidi adalah produk impor yang mengandung subsidi dari Pemerintah Negara asal produk tersebut.

Namun, sebelum dikenakan kedua tindakan tersebut, terlebih dahulu harus dilaksanakan penyelidikan oleh otoritas negara pengimpor. Saat ini, AS mengalami defisit pada perdagangan Indonesia-AS yang cukup besar mencapai USD8,64 miliar.
 
Dikhawatirkan, defisit tersebut akan dimanfaatkan industri-industri AS pada 2017 untuk melakukan tuduhan dumping dan subsidi, menyusul pergantian
Presiden AS yang baru. Presiden AS terpilih diperkirakan akan semakin memperkuat trade enforcement AS melalui dumping, subsidi, serta peningkatan tarif.

Dody menyampaikan agar para eksportir tetap optimistis terhadap perkembangan tersebut. "Kemendag akan mengawal serta melakukan upaya pembelaan secara optimal kepada para eksportir Indonesia jika produk ekspornya dituduh mengandung dumping dan subsidi oleh otoritas AS," imbuhnya.
halaman ke-1 dari 2
loading gif
Top