Mengawal Peran Penting Komisi Irigasi dalam Modernisasi Irigasi

Komir ini merupakan salah satu wadah untuk koordinasi dan komunikasi antar wakil pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi dalam pengelolaan irigasi. Sehingga komir ini dapat mendorong pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kepentingan masyarakat.

“Komir mempunyai peran sentral dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi melalui koordinasi dan komunikasi, baik pada aspek penyediaan air, infrastruktur, manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung ketahanan pangan," ujar Ardy Daud

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja komir lokasi SIMURP Komponen A dan B yang dilaksanakan NPIU Bangda tahun 2022, disimpulkan sebagai berikut:

Komir Provinsi dengan kinerja Baik Sekali sebanyak 6, yaitu Komir Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Komir Kabupaten dengan Kinerja Baik Sekali sebanyak 4 Komir.

Komir Provinsi dengan kinerja Baik sebanyak 1, yaitu Komir Provinsi Jawa Barat. Komir Kabupaten dengan Kinerja Baik sebanyak 11 Komir.

Komir Provinsi dengan kinerja Cukup sebanyak 2, yaitu Komir Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara. Komir Kabupaten dengan kinerja Cukup sebanyak 5 Komir.

Komir Provinsi dengan kinerja Kurang sebanyak 1, yaitu Komir Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komir Kabupaten dengan kinerja Kurang sebanyak 4 Komir.

Khusus untuk Komisi Irigasi yang berada di wilayah SIMURP Komponen B, yaitu Provinsi Jawa Barat berkinerja Baik; Kabupaten Cirebon berkinerja Cukup; Kabupaten Subang berkinerja Cukup; Kabupaten berkinerja Kurang; dan Kabupaten Indramayu berkinerja Cukup.

“Dalam konteks pelaksanaan program, evaluasi kinerja komir memiliki urgensi yang perlu diperhatikan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kedepannya. maka, untuk tahun 2023 pelaksanaan monev komir ini akan dilaksanakan pada bulan November - Desember 2023,” ungka[] Ardy Daud

Untuk penguatan kapasitas komir mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu legalitas, sekretariat, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan komir, serta dukungan anggaran komir karena memiliki peran strategis untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan komir.