Anggota DPR Nilai Pemberian Subsidi Kendaraan Listrik Dipaksakan

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengaku heran dengan sikap pemerintah yang terkesan memaksakan pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik . Padahal program ini tidak direspons baik oleh masyarakat sehingga sampai hari ini baru terjual 36 motor listrik.



Menurut Mulyanto, sebaiknya pemerintah menghentikan program ini. Bukan malah menperluas cakupan dan memperlonggar persyaratan pemberian subsidi.

"Saya tidak setuju subsidi untuk pembelian motor listrik, apalagi subsidi untuk mobil listrik. Kalau subsidi akan diberikan untuk komoditas maka harus diarahkan pada subsidi barang publik seperti transportasi publik, baik bus listrik ataupun kereta api listrik," tegasnya, Rabu (2/8/2023).

Mulyanto mensinyalir ada kepentingan kelompok bisnis tertentu yang berkolaborasi dengan oknum prjabat pemerintah di balik kebijakan ini. Sebab secara ekonomi nilai subsidi pembelian kendaraan listrik ini sangat besar, sehingga upaya apa pun akan dilakukan agar anggaran subsidi bisa mengalir ke kantong kelompok bisnis itu.

"Motor atau mobil listrik ini kan kebutuhan tertier bagi masyarakat. Konsumennya adalah orang berada. Jadi sangat tidak pantas diberikan subsidi ya. Kalau memang anggarannya ada, sebaiknya subsidi diarahkan untuk keperluan publik yang lebih luas. Misalnya membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baru bagi masyarakat," ujar Mulyanto.



Ia menyarankan pemerintah jangan memaksakan diri melanjutkan program subsidi kendaraan listrik ini hanya karena untuk menyenangkan calon investor kendaraan listrik. "Pemerintah harus mengembalikan orientasi penggunaan anggaran untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," tukasnya.