Prabu Revolusi: Pemerataan Ekonomi Masih Jadi PR Besar Pemerintahan Jokowi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ekonomi Indonesia masih bertumpu dan berpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan.
Hal itu diungkapkan Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pemimpin redaksi media lain pada siang ini (10/8/2023).
"Masih ada PR ke depan, khususnya terkait pemerataan ekonomi. Hal ini karena PDB RI masih 57% terkonsentrasi di Jawa," ujar Prabu mengutip Jokowi dalam Podcast Konspirasi Prabu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan kondisi di lapangan, misalnya investasinya yang masuk ke Maluku, Sulawesi, beberapa daerah lain namun keumdian ditarik ke Jawa. "Ini jadi PR pemerintah untuk memastikan agar perputaran ekonomi tidak Jawasentris tapi juga di luar Jawa," sambung Prabu.
Menurut Prabu, Jokowi juga menekankan untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih merata, tentunya tidak bisa dari pemerintah pusat saja dengan adanya otonomi daerah. Hal itu membutuhkan andil dari pemerintah daerah agar investasi bisa masuk kemudian ekosistem dibangun agar perputaran ekonomi berjalan di daerah.
"Misal ada pabrik, gimana cara agar kateringnya dari daerah, UMKM dari daerah, pemasoknya dari daerah. Itu butuh Pergub, Perda, bukan lagi ranah pemerintah pusat," jelas Prabu.
Hal itu diungkapkan Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pemimpin redaksi media lain pada siang ini (10/8/2023).
"Masih ada PR ke depan, khususnya terkait pemerataan ekonomi. Hal ini karena PDB RI masih 57% terkonsentrasi di Jawa," ujar Prabu mengutip Jokowi dalam Podcast Konspirasi Prabu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan kondisi di lapangan, misalnya investasinya yang masuk ke Maluku, Sulawesi, beberapa daerah lain namun keumdian ditarik ke Jawa. "Ini jadi PR pemerintah untuk memastikan agar perputaran ekonomi tidak Jawasentris tapi juga di luar Jawa," sambung Prabu.
Menurut Prabu, Jokowi juga menekankan untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih merata, tentunya tidak bisa dari pemerintah pusat saja dengan adanya otonomi daerah. Hal itu membutuhkan andil dari pemerintah daerah agar investasi bisa masuk kemudian ekosistem dibangun agar perputaran ekonomi berjalan di daerah.
"Misal ada pabrik, gimana cara agar kateringnya dari daerah, UMKM dari daerah, pemasoknya dari daerah. Itu butuh Pergub, Perda, bukan lagi ranah pemerintah pusat," jelas Prabu.
(nng)