Kemenkeu: APBN 2024 Dirancang Hadapi Tantangan Dinamika Global di Tahun Pemilu
Rabu, 30 Agustus 2023 - 13:59 WIB
loading...
Kemenkeu menekankan, keterbukaan informasi APBN merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab moral dalam rangka memberikan informasi yang komprehensif terkait penggunaan uang negara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Penyusunan Rancangan Undang-undang atau RUU APBN 2024 melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Sebagai instrumen kebijakan publik yang bersifat dinamis, penyusunan RUU APBN 2024 membutuhkan perspektif publik sebagai bahan penyempurnaan sekaligus perwujudan implementasi good governance dan penguatan partisipasi publik agar kebijakan APBN semakin kredibel, transparan, dan akuntabel.
Keterbukaan informasi APBN merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab moral dalam rangka memberikan informasi yang komprehensif terkait penggunaan uang negara. Baca Juga: Ekonom Nilai RAPBN 2024 Terancam Dirombak di Tengah Jalan
“APBN merupakan hasil dari kerja melalui proses teknokratis, politik, dan administratif. Tidak semata hanya angka, tapi ada unsur politis," tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu , Heru Pambudi yang menyampaikan keynote speech Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2023 yang mengusung tema “Pokok-Pokok Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024” di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Baca Juga: Jokowi Umumkan Postur RAPBN 2024, Target Penerimaan Negara Rp2.781,3 Triliun
APBN disusun menggunakan data, metodologi, dan strategi untuk menghasilkan kebijakan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Keterbukaan informasi APBN merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab moral dalam rangka memberikan informasi yang komprehensif terkait penggunaan uang negara. Baca Juga: Ekonom Nilai RAPBN 2024 Terancam Dirombak di Tengah Jalan
“APBN merupakan hasil dari kerja melalui proses teknokratis, politik, dan administratif. Tidak semata hanya angka, tapi ada unsur politis," tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau Kemenkeu , Heru Pambudi yang menyampaikan keynote speech Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2023 yang mengusung tema “Pokok-Pokok Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024” di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Baca Juga: Jokowi Umumkan Postur RAPBN 2024, Target Penerimaan Negara Rp2.781,3 Triliun
APBN disusun menggunakan data, metodologi, dan strategi untuk menghasilkan kebijakan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Lihat Juga :
