Mampu Redam Inflasi, Sri Mulyani Kasih Reward ke Daerah Insentif Rp1 Triliun
Jum'at, 01 September 2023 - 13:16 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, Presiden memutuskan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 untuk dinaikkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa insentif fiskal (Dana Insentif Daerah) untuk pengendalian inflasi tahun 2024 akan dinaikkan. Dia mengungkapkan, hal itu diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memacu daerah untuk terus bekerja secara detail, teliti, dan antisipatif terhadap perubahan iklim dan disrupsi rantai pasok.
"Presiden memutuskan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 untuk dinaikkan, agar memacu daerah terus bekerja detail teliti dan antisipatif terhadap perubahan iklim, hadirnya El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya," ujar Menkeu Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari akun Instagram @smindrawati pada Kamis (31/8) seusai dirinya menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2023.
Baca Juga: Indonesia Jadi Pengendali Inflasi Terbaik di Dunia, Bos BI Ungkap Ramuannya
Pada tahun 2023 ini, para kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil diberikan reward (Dana Insentif Daerah) dengan anggaran insentif daerah untuk inflasi sebesar total Rp1 triliun.
Baca Juga: Kuliahi Anggota Komisi XI soal PDB dan Inflasi, Sri Mulyani: Kita Masih Untung
Melalui insentif tersebut, Sri mengharapkan pemerintah daerah mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya. Dia juga mengajak Pemda agar memanfaatkan anggaran yang dimiliki berupa APBD untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga.
"Gunakan APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga. Dengan demikian rakyat akan terus terjaga daya belinya. Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memonitor dan menjaga komitmen daerah mengendalikan inflasi," tambahnya.
Di unggahan yang sama, Sri menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia dikendalikan secara non-ortodoks atau non-konvensional dengan kerjasama erat antara pemerintah pusat, pemda, dan Bank Sentral (Bank Indonesia).
"Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen moneter (suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar) dalam mengendalikan inflasi. Namun, sangat banyak menggunakan dan mengandalkan instrumen fiskal," ujar Sri Mulyani.
Berbagai instrumen tersebut antara lain yaitu stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai. Selain itu, belanja infrastruktur untuk memperlancar dan memperbaiki distribusi barang, termasuk inpres jalan raya, juga menjadi langkah yang dilakukan pemerintah.
Lebih lanjut, dia menyebut pemerintah juga memberikan bantuan pangan kepada 21 juta lebih keluarga atau kelompok paling rentan. Penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berhasil mengendalikan inflasi dan stabilitas harga juga menjadi salah satu strategi.
"Terus bekerjasama erat dan kompak menjaga ekonomi Indonesia dan memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat," pungkas Sri Mulyani.
"Presiden memutuskan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 untuk dinaikkan, agar memacu daerah terus bekerja detail teliti dan antisipatif terhadap perubahan iklim, hadirnya El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya," ujar Menkeu Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari akun Instagram @smindrawati pada Kamis (31/8) seusai dirinya menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2023.
Baca Juga: Indonesia Jadi Pengendali Inflasi Terbaik di Dunia, Bos BI Ungkap Ramuannya
Pada tahun 2023 ini, para kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil diberikan reward (Dana Insentif Daerah) dengan anggaran insentif daerah untuk inflasi sebesar total Rp1 triliun.
Baca Juga: Kuliahi Anggota Komisi XI soal PDB dan Inflasi, Sri Mulyani: Kita Masih Untung
Melalui insentif tersebut, Sri mengharapkan pemerintah daerah mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya. Dia juga mengajak Pemda agar memanfaatkan anggaran yang dimiliki berupa APBD untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga.
"Gunakan APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga. Dengan demikian rakyat akan terus terjaga daya belinya. Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memonitor dan menjaga komitmen daerah mengendalikan inflasi," tambahnya.
Di unggahan yang sama, Sri menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia dikendalikan secara non-ortodoks atau non-konvensional dengan kerjasama erat antara pemerintah pusat, pemda, dan Bank Sentral (Bank Indonesia).
"Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen moneter (suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar) dalam mengendalikan inflasi. Namun, sangat banyak menggunakan dan mengandalkan instrumen fiskal," ujar Sri Mulyani.
Berbagai instrumen tersebut antara lain yaitu stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai. Selain itu, belanja infrastruktur untuk memperlancar dan memperbaiki distribusi barang, termasuk inpres jalan raya, juga menjadi langkah yang dilakukan pemerintah.
Lebih lanjut, dia menyebut pemerintah juga memberikan bantuan pangan kepada 21 juta lebih keluarga atau kelompok paling rentan. Penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berhasil mengendalikan inflasi dan stabilitas harga juga menjadi salah satu strategi.
"Terus bekerjasama erat dan kompak menjaga ekonomi Indonesia dan memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat," pungkas Sri Mulyani.
(akr)
Lihat Juga :
