PLTA Jatigede 2x55 MW untuk Keandalan Sistem Jawa-Bali

JAKARTA - PLTA Jatigede berkapasitas 2x55 megawatt (MW) adalah proyek pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan air dari Waduk Jatigede di Sungai Cimanuk dan dapat membuat sistem Jawa-Bali semakin andal.

PLTA ini terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang meliputi Kecamatan Jatigede (Desa Kadujaya, Desa Cijeungjing, dan Desa Karedok) dan Kecamatan Tomo (Desa Cipeles). Dari dua kecamatan tersebut, PLN membebaskan lahan masyarakat seluas 88,75 hektare (Ha) dan lahan kehutanan seluas 52,78 Ha, sehingga seluruh luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan PLTA Jatigede adalah 141.53 Ha.

"Pembangunan PLTA Jatigede saat ini tengah dilaksanakan dan progresnya mencapai 19,04 persen," ujar Nasri Sebayang, Direktur Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) dalam keterangannya, Kamis (6/4/2017).

Beberapa konstruksi bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan diantaranya, Adit Tunnel No. 1 and 2, Power Station Silo 1 and 2, Tailrace Surge Shaft, Tailrace Tunnel, Surge Shaft section 2 dan Bifurcation at Silo 2. Targetnya, keseluruhan konstruksi bangunan dapat selesai pada tahun 2019 agar segera dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keandalan sistem listrik di sub-sistem Bandung Selatan dan sub-sistem Mandirancan.

Selain itu, PLTA Jatigede juga dibangun untuk mengurangi beban SUTT 150 kV Sunyaragi-Rancaekek, meningkatkan green energy mix di sistem Jawa-Bali, menurunkan biaya pokok produksi keseluruhan karena penggunaan energi air, dan estimasi break event point (BEP) lima sampai enam tahun.

"Nantinya, PLTA ini akan memasok listrik Gardu Induk (GI) Sunyaragi (Cirebon), GI Rancaekek (Bandung) dan GI Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati)," tegas Nasri.

Sejalan dengan proses pembangunan proyek pembangkit tersebut, PLN pun melaksanakan beberapa program sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat khususnya bagi warga terkena proyek (WTP).

Seperti halnya bantuan infrastruktur untuk program resettlement di Kecamatan Jatigede bagi WTP yang mencapai Rp 16,7 miliar. Bantuan resettlement tersebut berupa fasilitas lahan dan pembangunan fasos/fasum seperti sarana dan prasarana ibadah, gedung olahraga, balai desa, puskesmas, sekolah, dan pembuatan saluran air.