Kejar Target Selesaikan 39 Proyek Infrastruktur Rp252 Triliun, Pemerintah Pilih Skema KPBU
Selasa, 12 September 2023 - 19:16 WIB
loading...
Pemerintah sedang mengejar target 39 proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp252 triliun di 2024. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah sedang mengejar target 39 proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp252 triliun di 2024. Proyek- proyek infrastruktur tersebut terdiri dari 16 proyek KPBU dengan nilai sekitar Rp69,01 triliun dalam tahap penyiapan dan 23 proyek KPBU senilai Rp183,78 triliun dalam tahap transaksi.
Baca Juga: Ajak Swasta Ikut Biayai Infrastruktur, Pemerintah Siap Beri Beragam Fasilitas
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR , Herry Trisaputra Zuna menyebutkan, KPBU dalam penyelenggaraan infrastruktur ini merupakan alternatif dari pembiayaan infrastruktur yang sudah ada, yang selama ini menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
"Kita menyadari bahwa APBN hanya bisa membiayai kurang lebih 30-37% dari kebutuhan infrastruktur yang ada. Sehingga, untuk memperbesar infrastruktur yang dibangun perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain, contohnya seperti swasta dan juga lembaga pembiayaan," ujar Herry dalam IDX Channel Market Review di Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Baca Juga: 26 Proyek KPBU Rp165 Triliun Siap Ditawarkan ke Investor, Ada IKN Nusantara
Dalam skema kerja sama tersebut, pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama. Pemerintah kemudian akan membuat perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana. Ini juga dilengkapi dengan skema penjaminan, terutama berkaitan dengan risiko-risiko politik oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
"Dengan demikian, kerja sama ini lebih memberikan keyakinan kepada badan usaha untuk dapat bekerja sama. Melalui cara tersebut, pemerintah bisa membangun infrastruktur terlebih dahulu, baru nanti pembayaran terhadap infrastrukturnya dilakukan kemudian setelah infrastrukturnya tersedia," jelas Herry.
Dia juga mengatakan, bahwa skema ini berbeda dengan konvensional, dimana harus tersedia dulu sepenuhnya baru bisa menikmati infrastrukturnya. Dengan KPBU ini, menurutnya lebih baik karena membangun dulu baru nanti dibayar, baik menggunakan tarif seperti jalan tol atau melalui availability payment atau ketersediaan layanan.
Herry menyebut, ini salah satu kelebihan yang bisa dilakukan dengan KPBU. "Salah satu yang menonjol adalah penggantian jembatan Callender Hamilton (CH) yang beberapa kali rubuh, dipercepat sekitar 29 jembatan seluruhnya, dan ditargetkan akhir tahun ini selesai. Jadi konsepnya nanti dibangun dulu oleh swasta, baru kemudian pembiayaannya diganti," pungkas Herry.
Baca Juga: Ajak Swasta Ikut Biayai Infrastruktur, Pemerintah Siap Beri Beragam Fasilitas
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR , Herry Trisaputra Zuna menyebutkan, KPBU dalam penyelenggaraan infrastruktur ini merupakan alternatif dari pembiayaan infrastruktur yang sudah ada, yang selama ini menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).
"Kita menyadari bahwa APBN hanya bisa membiayai kurang lebih 30-37% dari kebutuhan infrastruktur yang ada. Sehingga, untuk memperbesar infrastruktur yang dibangun perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain, contohnya seperti swasta dan juga lembaga pembiayaan," ujar Herry dalam IDX Channel Market Review di Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Baca Juga: 26 Proyek KPBU Rp165 Triliun Siap Ditawarkan ke Investor, Ada IKN Nusantara
Dalam skema kerja sama tersebut, pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama. Pemerintah kemudian akan membuat perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana. Ini juga dilengkapi dengan skema penjaminan, terutama berkaitan dengan risiko-risiko politik oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
"Dengan demikian, kerja sama ini lebih memberikan keyakinan kepada badan usaha untuk dapat bekerja sama. Melalui cara tersebut, pemerintah bisa membangun infrastruktur terlebih dahulu, baru nanti pembayaran terhadap infrastrukturnya dilakukan kemudian setelah infrastrukturnya tersedia," jelas Herry.
Dia juga mengatakan, bahwa skema ini berbeda dengan konvensional, dimana harus tersedia dulu sepenuhnya baru bisa menikmati infrastrukturnya. Dengan KPBU ini, menurutnya lebih baik karena membangun dulu baru nanti dibayar, baik menggunakan tarif seperti jalan tol atau melalui availability payment atau ketersediaan layanan.
Herry menyebut, ini salah satu kelebihan yang bisa dilakukan dengan KPBU. "Salah satu yang menonjol adalah penggantian jembatan Callender Hamilton (CH) yang beberapa kali rubuh, dipercepat sekitar 29 jembatan seluruhnya, dan ditargetkan akhir tahun ini selesai. Jadi konsepnya nanti dibangun dulu oleh swasta, baru kemudian pembiayaannya diganti," pungkas Herry.
(akr)
Lihat Juga :
