Kemenkeu Ingin Tambah PMN untuk PLN Rp10 Triliun, Begini Respons DPR
loading...
Program listrik desa masih membutuhkan PMN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan berencana menambah suntikan atau penyertaan modal negara ( PMN ) kepada PT PLN (Persero). Kemenkeu mengajukan penambahan PMN untuk PLN sebesar Rp10 triliun.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, tambahan PMN PLN tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan ketenaglistrikan berupa proyek distribusi. Termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa pembangkit EBT.
Dengan rincian Rp3,7 triliun untuk transmisi gardu induk dan Rp6,2 triliun untuk distribusi termasuk pembangkit EBT listrik serta penunjang program listrik desa.
"Dengan PMN ini diharapkan kita bisa menyediakan ketersediaan infrastruktur yang lebih masif pada rakyat Indonesia dan juga merupakan dukungan pemerintah terhadap PLN dalam percepatan pembangunan ketenagalistrikan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (14/9/2023).
Namun demikian, rencana penyuntikan dana tambahan PMN untuk PLN ini mendapat penolakan dari DPR RI. Ketua Komisi XI Dolfie Othniel mengungkap, Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN sebesar Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023 kepada PLN.
Menurutnya, PLN juga tidak bisa meyakinkan anggota parlemen bahwa pihaknya memang membutuhkan dana tersebut secara mendesak. Dolfie pun meminta BUMN kelistrikan tersebut untuk tetap fokus dalam peningkatan kinerja bisnis dalam mengembangkan investasi, serta mempersiapkan skenario pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, tambahan PMN PLN tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan ketenaglistrikan berupa proyek distribusi. Termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa pembangkit EBT.
Dengan rincian Rp3,7 triliun untuk transmisi gardu induk dan Rp6,2 triliun untuk distribusi termasuk pembangkit EBT listrik serta penunjang program listrik desa.
"Dengan PMN ini diharapkan kita bisa menyediakan ketersediaan infrastruktur yang lebih masif pada rakyat Indonesia dan juga merupakan dukungan pemerintah terhadap PLN dalam percepatan pembangunan ketenagalistrikan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (14/9/2023).
Namun demikian, rencana penyuntikan dana tambahan PMN untuk PLN ini mendapat penolakan dari DPR RI. Ketua Komisi XI Dolfie Othniel mengungkap, Kementerian Keuangan tidak melaksanakan PMN sebesar Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023 kepada PLN.
Menurutnya, PLN juga tidak bisa meyakinkan anggota parlemen bahwa pihaknya memang membutuhkan dana tersebut secara mendesak. Dolfie pun meminta BUMN kelistrikan tersebut untuk tetap fokus dalam peningkatan kinerja bisnis dalam mengembangkan investasi, serta mempersiapkan skenario pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.
(uka)
Explore More