Irjen Kementan Dorong Kolaborasi Jaga Ketahanan Pangan

PANGKALPINANG - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (27/9/2023).

Rakorwas ini untuk mendorong sinergi menjaga pangan di tengah krisis pangan yang melanda dunia. Rakorwas mengusung tema Sinergi APIP dan APH Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dihadiri Irjen Kementan Jan Samuel Maringka.

Dia mengatakan, Itjen Kementan telah melakukan refocusing kebijakan pengawasan melalui program 'Jaga Pangan Jaga Masa Depan'. Program tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas, membangun sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).



Hal itu guna mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, serta membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat serta membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian.

"Penguatan sinergitas dan kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian melalui sinergi pengawasan terhadap komitmen pemerintah pusat dan daerah adalah kunci dalam mendukung program ketahanan pangan di tengah krisis pangan yang sedang melanda dunia," kata Jan Maringka.

Dia menambahkan, tantangan utama pertanian yang dihadapi saat ini adalah adanya perubahan iklim el nino, ancaman alih fungsi lahan pertanian serta kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian.

"Dalam menghadapi ancaman el nino, Menteri Pertanian telah mencanangkan gerakan nasional penanganan dampak el nino pada 10 provinsi di 100 kabupaten seluas 500.000 hektare," ujarnya.

Menurutnya, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

"Perlunya kolaborasi stakeholder pertanian seperti Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk mampu bersama-sama menjaga dan memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan efektif dan merata," tuturnya. Sementara itu Penjabat Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan, rapat koordinasi ini adalah salah satu strategi untuk upaya ketahanan pangan khususnya di Babel.



Dia berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat diharapkan masyarakat dapat bekerja dengan baik di bidang pertanian. "Dalam kenyataannya di Bangka Selatan ada 3.000 hektare lahan sawah, tapi tidak semua dikerjakan karena petaninya yang kurang. Jadi sekarang kalau ingin menggeser dari tambang ke pertanian masyarakat juga ayo sama-sama kita bertani," ujar Suganda.

Pada Rakorwas Ketahanan Pangan tersebut hadir sebagai narasumber Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, Wadir Reskrimsus Polda AKBP Slamet Adi Purnomo, Inspektur V Kemendesa Hasrul Edyar. Berikutnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Babel Faeshol Cahyo Nugroho, Koordinator Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Babel Frendra, AH SH, MH serta Ketua Apdesi Babel Munzilin.