Jaga Ketahanan Pangan, Irjen Kementan Ingatkan 20% Dana Desa untuk Pertanian

PANGKALPINANG - Kementerian Pertanian (Kementan) mengingatkan kepada para kepala desa untuk mengalokasikan dana desa sebesar 20% bagi sektor pertanian. Hal itu untuk mendukung menjaga ketahanan pangan di tengah krisis pangan yang melanda dunia saat ini.

"Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 ada alokasi kebijakan Kementerian Keuangan, untuk memberikan alokasi dana desa minimal 20%, untuk kegiatan pertanian," kata Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu (27/9/2023).



Dia menegaskan, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.

"Selain itu kita mengimbau, Kementan bekerja sama dengan provinsi untuk mengingatkan kembali peraturan daerah terkait LP2B untuk perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Artinya pembangunan infrastruktur boleh terus berjalan. Namun keberpihakan terhadap sektor pertanian harus tetap terus kita ingatkan," ujar Jam Samuel.

Dia berharap, dengan memanfaatkan 20% dari dana desa tersebut terbentuk lumbung pangan di setiap desa. "Ada 70.000 desa di seluruh Indonesia, kalau semua memiliki keberpihakan akan dibentuk lumbung-lumbung pangan, yang akan memperkuat kabupaten masing-masing, kemudian meningkatkan provinsi dan pada akhirnya dari desa untuk Indonesia," tuturnya.

Jon mengatakan, tidak hanya beras, lumbung-lumbung tersebut menyesuaikan dengan daerah tertentu. "Ya, menyesuaikan, mungkin di desa itu ada yang kuat holtikultura, padi, jagung dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hasil pertanian," ucapnya.



Pejabat Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu mengatakan, rapat koordinasi ini adalah salah satu strategi untuk upaya ketahanan pangan khususnya di Babel. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, diharapkan dapat masyarakat bekerja dengan baik di bidang pertanian.

"Dalam kenyataannya di Bangka Selatan ada 3000 hektare lahan sawah, tapi tidak semua dikerjakan karena petaninya yang kurang. Jadi sekarang kalo ingin menggeser dari tambang ke pertanian masyarakat juga ayo sama-sama kita bertani," ujar Suganda.