Jaga Ketahanan Pangan, Irjen Kementan Ingatkan 20% Dana Desa untuk Pertanian
Sabtu, 30 September 2023 - 17:30 WIB
loading...
Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka dalam Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu (27/9/2023). FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
PANGKALPINANG - Kementerian Pertanian (Kementan) mengingatkan kepada para kepala desa untuk mengalokasikan dana desa sebesar 20% bagi sektor pertanian. Hal itu untuk mendukung menjaga ketahanan pangan di tengah krisis pangan yang melanda dunia saat ini.
"Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 ada alokasi kebijakan Kementerian Keuangan, untuk memberikan alokasi dana desa minimal 20%, untuk kegiatan pertanian," kata Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu (27/9/2023).
Baca Juga: Irjen Kementan Gelar Dialog Jaga Pangan dengan Masyarakat di Labuan Bajo
Dia menegaskan, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
"Selain itu kita mengimbau, Kementan bekerja sama dengan provinsi untuk mengingatkan kembali peraturan daerah terkait LP2B untuk perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Artinya pembangunan infrastruktur boleh terus berjalan. Namun keberpihakan terhadap sektor pertanian harus tetap terus kita ingatkan," ujar Jam Samuel.
"Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 ada alokasi kebijakan Kementerian Keuangan, untuk memberikan alokasi dana desa minimal 20%, untuk kegiatan pertanian," kata Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu (27/9/2023).
Baca Juga: Irjen Kementan Gelar Dialog Jaga Pangan dengan Masyarakat di Labuan Bajo
Dia menegaskan, komitmen para kepala daerah sangat penting untuk sama-sama mengawasi penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keberpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian.
"Selain itu kita mengimbau, Kementan bekerja sama dengan provinsi untuk mengingatkan kembali peraturan daerah terkait LP2B untuk perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Artinya pembangunan infrastruktur boleh terus berjalan. Namun keberpihakan terhadap sektor pertanian harus tetap terus kita ingatkan," ujar Jam Samuel.
Lihat Juga :
