Ganjar: Digitalisasi Sistem Keuangan Bisa Meminimalisasi Korupsi
Minggu, 01 Oktober 2023 - 14:12 WIB
loading...
Ganjar Pranowo mengungkap pentingnya manfaat digitalisasi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ganjar Pranowo , calon presiden 2024, mengemukakan tiga pilar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Ini mencakup penguatan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan, fokus untuk menghilangkan korupsi, serta peningkatan anggaran negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Rakernas PDIP, Ketua TPN Arsjad Rasjid Ungkap Strategi Komunikasi Menangkan Ganjar
Ganjar menyatakan perlunya peningkatan dalam sistem digital pemerintahan, seperti digitalisasi proses tender, pelayanan kepada masyarakat, dan proses perpajakan untuk menutup peluang praktik korupsi.
Pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah mencatat kesuksesan penggunaan aplikasi keuangan yang mampu mencegah kebocoran anggaran hingga mencapai Rp 1,2 triliun melalui e-budgeting dan e-planning.
Seorang Pengamat Ekonomi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sri Sulsilo sepakat dan mendukung ide digitalisasi dalam pemerintahan yang diusulkan oleh Ganjar tersebut. Ia juga menekankan bahwa gagasan ini sudah terbukti berhasil mencegah kebocoran dana negara sebesar Rp 1,2 triliun.
Menurut Susilo, inovasi Government Resources Management System (GRMS) yang dicanangkan dan dijalankan oleh Ganjar Pranowo berhasil memicu perkembangan ekonomi dan meningkatkan manfaat dari anggaran tersebut, seperti pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, atau pasar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
"Secara mikro sistem ini mampu mencegah kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara optimal guna kepentingan masyarakat," ungkap Susilo.
GRMS adalah sistem manajemen sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan terpusat, yang digunakan oleh instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dan memantau sumber daya pemerintah secara lebih efektif dan efisien.
Baca juga: Gak Ngarep Lagi pada Pekerjaan, Kaum Muda China Kian Gila Judi: Penjualan Lotre Tembus Rp771 Triliun
Pendekatan terpadu dan terpusat ini memudahkan pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah, sambil memberikan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya pemerintah.
Baca juga: Rakernas PDIP, Ketua TPN Arsjad Rasjid Ungkap Strategi Komunikasi Menangkan Ganjar
Ganjar menyatakan perlunya peningkatan dalam sistem digital pemerintahan, seperti digitalisasi proses tender, pelayanan kepada masyarakat, dan proses perpajakan untuk menutup peluang praktik korupsi.
Pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah mencatat kesuksesan penggunaan aplikasi keuangan yang mampu mencegah kebocoran anggaran hingga mencapai Rp 1,2 triliun melalui e-budgeting dan e-planning.
Seorang Pengamat Ekonomi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sri Sulsilo sepakat dan mendukung ide digitalisasi dalam pemerintahan yang diusulkan oleh Ganjar tersebut. Ia juga menekankan bahwa gagasan ini sudah terbukti berhasil mencegah kebocoran dana negara sebesar Rp 1,2 triliun.
Menurut Susilo, inovasi Government Resources Management System (GRMS) yang dicanangkan dan dijalankan oleh Ganjar Pranowo berhasil memicu perkembangan ekonomi dan meningkatkan manfaat dari anggaran tersebut, seperti pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, atau pasar yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
"Secara mikro sistem ini mampu mencegah kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara optimal guna kepentingan masyarakat," ungkap Susilo.
GRMS adalah sistem manajemen sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan terpusat, yang digunakan oleh instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dan memantau sumber daya pemerintah secara lebih efektif dan efisien.
Baca juga: Gak Ngarep Lagi pada Pekerjaan, Kaum Muda China Kian Gila Judi: Penjualan Lotre Tembus Rp771 Triliun
Pendekatan terpadu dan terpusat ini memudahkan pengambilan keputusan oleh instansi pemerintah, sambil memberikan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya pemerintah.
(uka)
Lihat Juga :
