Bangun Kampung Relokasi Warga Pulau Rempang, Bahlil: Biaya Ditanggung KemenPUPR
loading...
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan infrastruktur relokasi warga pulau Rempang yang terdampak pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan ditanggung oleh Kementerian PUPR. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, kebutuhan infrastruktur relokasi warga pulau Rempang yang terdampak pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Bahlil menjelaskan, Kementerian PUPR bakal melakukan pembangunan untuk fasilitas umum hingga fasilitas sosial di Pulau Tanjung Banon, Kepulauan Riau. Hingga saat ini proses pembangunan masih dalam rangka komunikasi dengan Kementerian PUPR.
Adapun infrastruktur rencananya bakal ditanggung oleh DIPA Kementerian PUPR itu mencakup pembangunan jalan desa, sanitasi, sekolah, puskesmas, hingga direncanakan juga untuk membangun sebuah pelabuhan.
"Infrastruktur pergeseran ke kampung yang kita bangun itu dibiayai PUPR. Jadi kita buat bagus juga, kita bangun masjidnya, bangun pesantrennya, kalau ada," ucap Bahlil usai Raker besama Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023).
Adapun untuk pembangunan hunian bagi masyarakat Rempang yang dipindahkan ke Pulau Tanjung Banon rencananya bakal ditanggung oleg BP Batam. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga bakal meminta bantuan dari Kementerian PUPR.
"Nanti kita cek apakah oleh BP Batam atau oleh PUPR (bangun hunian). Tapi yang saya tahu infrastuktur fasum-fasumnya oleh PUPR, dan perumahan oleh BP Batam," sambung Bahlil.
Adapun untuk dimulainya pembangunan tersebut, Bahlil belum bisa memastikan kapan bakal dilakukan. Mengingat sejauh ini proses inventarisasi juga masih terus berjalan, menghitung siapa saja masyarakat yang terdampak, dan berapa ganti rugi yang akan diterimanya nanti.
"Lebih cepat lebih baik (mulai dibangun) kampung relokasi warga Pulau Rempang," pungkas Bahlil.
Bahlil menjelaskan, Kementerian PUPR bakal melakukan pembangunan untuk fasilitas umum hingga fasilitas sosial di Pulau Tanjung Banon, Kepulauan Riau. Hingga saat ini proses pembangunan masih dalam rangka komunikasi dengan Kementerian PUPR.
Adapun infrastruktur rencananya bakal ditanggung oleh DIPA Kementerian PUPR itu mencakup pembangunan jalan desa, sanitasi, sekolah, puskesmas, hingga direncanakan juga untuk membangun sebuah pelabuhan.
"Infrastruktur pergeseran ke kampung yang kita bangun itu dibiayai PUPR. Jadi kita buat bagus juga, kita bangun masjidnya, bangun pesantrennya, kalau ada," ucap Bahlil usai Raker besama Komisi VI DPR RI, Senin (2/10/2023).
Adapun untuk pembangunan hunian bagi masyarakat Rempang yang dipindahkan ke Pulau Tanjung Banon rencananya bakal ditanggung oleg BP Batam. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga bakal meminta bantuan dari Kementerian PUPR.
"Nanti kita cek apakah oleh BP Batam atau oleh PUPR (bangun hunian). Tapi yang saya tahu infrastuktur fasum-fasumnya oleh PUPR, dan perumahan oleh BP Batam," sambung Bahlil.
Adapun untuk dimulainya pembangunan tersebut, Bahlil belum bisa memastikan kapan bakal dilakukan. Mengingat sejauh ini proses inventarisasi juga masih terus berjalan, menghitung siapa saja masyarakat yang terdampak, dan berapa ganti rugi yang akan diterimanya nanti.
"Lebih cepat lebih baik (mulai dibangun) kampung relokasi warga Pulau Rempang," pungkas Bahlil.
(akr)
Lihat Juga :
