Paling Dominan, Skema KPBU di IKN Justru Belum Pecah Telur
loading...
Pembangunan proyek di IKN dengan skema KPBU ternyata masih nol. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Deputi Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, skema kerja sama pemerintah badan usaha ( KPBU ) menjadi porsi yang paling dominan dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun skema itu belum ada yang 'pecah telur' atau berhasil direalisasikan.
Agung menjelaskan, porsi pembiayaan bangun IKN dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp466 triliun terbagi dalam beberapa sumber. APBN hanya dibebankan 20% dari total kebutuhan anggaran, sedangkan KPBU punya porsi 52%, sisanya dari investasi langsung pelaku usaha, masyarakat, atau kerja sama BUMN.
"Salah satu skema yang porsinya besar yaitu skema KPBU, ini lebih dari 52% berasal dari KPBU," ujar Agung kepada MNC Portal, Senin (2/9/2023).
Badan Otorita IKN telah menyiapkan beberapa bentuk KPBU yang siap dikerjasamakan dengan badan usaha. Seperti KPBU unsolicited, solicited, KPBU tarif (user payment), KPBU avaibility payment, dan KPBU bentuk lainnya.
Skema-skema tersebut memiliki payung hukum seperti yang diatur dalam PP No. 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
"Tapi KPBU ini tahapannya lebih solid, lebih ketat, karena ada aspek kerja sama pemerintahnya, ada aspek dimana pemerintah akan berbagi risiko, memang untik skema KPBU ini kita belum pecah telur," sambung Agung.
Lebih lanjut, Agung menggambarkan beberapa tahapan yang perlu dilewati untuk menggarap proyek KPBU solicited, pertama penyusunan dokumen identifikasi, penyiapan dokumen praFS, kegiatan administrasi availability payment (AP), viability gap fund (VGF), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan penjaminan pemerintah.
Tahap selanjutnya prakualufikasi, tender, pembentukan SPV serta penandatangan perjanjian lerja sama (PKS), terkahir masuk dalam tahap financial close. Apbila tahapan tersebut telah dilewati, barulah proyek bisa masuk tahap konstruksi.
Agung menjelaskan skema KPBU menjadi sumber pembiayaan yang penting dalam mendukung pembangunan IKN tahap awal. Terutama untuk penyediaan hunian bagi para aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai hankam (pertanahan dan keamanan).
Agung menjelaskan, porsi pembiayaan bangun IKN dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp466 triliun terbagi dalam beberapa sumber. APBN hanya dibebankan 20% dari total kebutuhan anggaran, sedangkan KPBU punya porsi 52%, sisanya dari investasi langsung pelaku usaha, masyarakat, atau kerja sama BUMN.
"Salah satu skema yang porsinya besar yaitu skema KPBU, ini lebih dari 52% berasal dari KPBU," ujar Agung kepada MNC Portal, Senin (2/9/2023).
Badan Otorita IKN telah menyiapkan beberapa bentuk KPBU yang siap dikerjasamakan dengan badan usaha. Seperti KPBU unsolicited, solicited, KPBU tarif (user payment), KPBU avaibility payment, dan KPBU bentuk lainnya.
Skema-skema tersebut memiliki payung hukum seperti yang diatur dalam PP No. 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
"Tapi KPBU ini tahapannya lebih solid, lebih ketat, karena ada aspek kerja sama pemerintahnya, ada aspek dimana pemerintah akan berbagi risiko, memang untik skema KPBU ini kita belum pecah telur," sambung Agung.
Lebih lanjut, Agung menggambarkan beberapa tahapan yang perlu dilewati untuk menggarap proyek KPBU solicited, pertama penyusunan dokumen identifikasi, penyiapan dokumen praFS, kegiatan administrasi availability payment (AP), viability gap fund (VGF), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), dan penjaminan pemerintah.
Tahap selanjutnya prakualufikasi, tender, pembentukan SPV serta penandatangan perjanjian lerja sama (PKS), terkahir masuk dalam tahap financial close. Apbila tahapan tersebut telah dilewati, barulah proyek bisa masuk tahap konstruksi.
Agung menjelaskan skema KPBU menjadi sumber pembiayaan yang penting dalam mendukung pembangunan IKN tahap awal. Terutama untuk penyediaan hunian bagi para aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai hankam (pertanahan dan keamanan).
Lihat Juga :
