Tinjau Hunian Sementara, Bahlil Optimitis Warga Rempang Terdampak Eco-City Mau Geser

JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meninjau hunian sementara yang telah dihuni oleh beberapa warga Rempang , Kepulauan Riau yang setuju melakukan pergeseran sehubungan dengan pembangunan Rempang Eco-City .

Bahlil menyebutkan saat ini sudah ada 17 kepala keluarga (KK) yang sudah ditempatkan di hunian sementara. "17 KK sudah kita tempatkan di tempat ini,” ungkap Bahlil dalam keterangan resminya, Sabtu (7/10/2023).



Ahmad yang sebelumnya bertempat tinggal di Kampung Sungai Buluh, Sembulang pindah sementara dengan membawa 4 orang anggota keluarganya sehingga ia berhak untuk menerima uang untuk 3 bulan sebesar Rp21.600.000.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan kompensasi bagi masyarakat yang melakukan pergeseran berupa uang sewa bulanan sebesar Rp1,2 juta per bulan per KK dan biaya hidup per orang sebesar Rp1,2 juta. Selain dibayarkan tiga bulan di muka, masyarakat juga dijamin tetap mendapatkan haknya sampai hunian baru siap ditempati.

Dalam kunjungannya ke Pulau Rempang, Bahlil juga sempat bertemu dengan masyarakat di sebuah masjid di Tanjung Banun, Batam. Di tempat yang rencananya akan menjadi lokasi pergeseran tersebut, Bahlil bertemu dengan masyarakat dari beberapa kampung, termasuk dari Pasir Panjang.

Pasir Panjang merupakan salah satu dari lima kampung yang ditetapkan oleh pemerintah untuk diprioritaskan mendapatkan pergeseran ke Tanjung Banun. Selain Pasir Panjang, terdapat kampung Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah.

Di lima kampung tersebut terdapat 961 Kepala Keluarga (KK) yang akan bergeser ke Tanjung Banun. Menurut Bahlil, 70 persen masyarakat dari Pasir Panjang telah setuju untuk dilakukan pergeseran.

“Di Tanjung Banun, tadi saya ketemu dengan masyarakat perwakilan dari beberapa kampung termasuk dari Kampung Pasir Panjang. Tadi ada dua kelompok masyarakat. Satu, masyarakat yang saya salat bareng dan mereka datang, yang itu memang sudah bersedia untuk melakukan pergeseran. Bahkan data dari Kampung Pasir Panjang itu sudah 70 persen mereka ingin melakukan pergeseran,” tutur Bahlil.

Meski demikian, Bahlil mengaku tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran. Justu menurutnya di situlah peran pemerintah untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

“Setelah saya dari masjid, ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau digeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik,” ujarnya.

Bahlil yakin dengan komunikasi yang baik, masyarakat akan mengerti bahwa pengembangan investasi semata-mata untuk keuntungan masyarakat sekitar dan ekonomi nasional.

“Tugas kita adalah meyakinkan kepada mereka. Tugas kita adalah bicara baik-baik sama mereka. Yang namanya kita geser orang. Kita pindahin dari rumah A ke rumah B itu pasti butuh proses waktu. Dan saya yakin BP Batam, Pak Kapolda, Pak Gubernur dan kami semua akan selalu berupaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan. Insyaallah kok,” ucap Bahlil.