Terhambat Harga Gas, Transisi Energi Sulit Terwujud

JAKARTA - Transisi energi akan sulit terwujud apabila energi yang relatif lebih bersih seperti gas alam cair (LNG) harganya masih mahal, terutama untuk energi listrik. Hal tersebut menjadi kesulitan bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memenuhi kebutuhan gas pada pembangkit listrik yang saat ini memperoleh harga gas rata-rata di atas USD10 MMBTU.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga Radiandra, mengungkapkan dengan melimpahnya gas alam di Indonesia, harusnya transisi energi bisa dipercepat. Apalagi Indonesia telah berkomitmen untuk net zero emission pada 2060. Namun, saat ini ujar dia, pembangkit tenaga diesel yang menggunakan solar masih banyak, yakni berjumlah 5.200 yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Jika dengan harga gas di atas USD10 per MMBTU itu rasanya sulit untuk membangun fasilitas penunjang untuk menggantikan solar jadi gas. Investasinya terlalu besar, namun akan menjadi menarik jika harga acuannya adalah harga diesel yang mana targetnya mengurangi ketergantungan kita akan listrik tenaga diesel yang itu solar bahan bakarnya. Apalagi di lapangan banyak sekali penyelewengan, pencurian solar itu sangat riskan," ujar Daymas saat dihubungi, Minggu (8/10/2023).



Dia mengungkapkan, program dedieselisasi baik menggunakan gas alam cair, geothermal atau energi bersih lainnya bisa mengefisiensikan juga kehilangan anggaran PT PLN dari diesel dan batubara.

"Idealnya harganya di atas USD6 dan di bawah USD10 sudah cukup menarik sebenarnya. Sudah win win. Karena bicara LNG, bukan gas seperti PLTG yang hanya menggunakan jalur pipa gas namun ini gas yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki faktor dimensi yang jauh kecil dari CNG (gas terkompresi) atau kebutuhan jalur kebutuhan pipa jalur biasa. Sehingga ini merupakan efisiensi yang lain, efisiensi logistic dan juga efisiensi Pembangunan infrastruktur," jelas Daymas.

Seharusnya, kata dia, harga gas Indonesia mengacu pada harga pasar dunia agar konversi energi bisa direalisasikan lebih cepat dan efisien.

"Ini juga menjadi langkah pemerintah dalam menentukan bagaimana harga gas untuk program-program penggantian konversi ke sustainability energi. Apalagi kita tahu, kita mau mentransisikan dari fosil ke dibutuhkan energi transisi dan gas ini bisa diandalkan, jauh lebih bersih dan realibitinya dibanding yang lain," tutur Daymas.

Program gasifikasi bertujuan mengganti penggunaan bahan bakar solar dengan gas bumi/LNG agar biaya pembangkitan PLN menjadi lebih murah sekaligus mendukung transisi energi.

Sementara, Corporate Secretary PT PLN Energi Primer Indonesia Mamit Setiawan mengungkapkan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah dan sangat membantu PLN dalam menurunkan biaya pembangkitan listrik.