Produk Impor Banjiri Pasar Indonesia, Menperin Sebut Ada Kekuatan dan Kelompok Kuat
Senin, 16 Oktober 2023 - 17:58 WIB
loading...
Menperin menyebutkan kompleksnya permasalahan produk impor, lantaran ada kekuatan-kekuatan yang besar yang andil dalam permasalahan ini. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian atau Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, ada permasalahan kompleks soal banyaknya produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. Hal itu dikeluhkan dapat mengganggu industri dalam negeri , lantaran tidak mampu bersaing.
Menperin menyebutkan kompleksnya permasalahan produk impor, lantaran ada kekuatan-kekuatan yang besar yang andil dalam permasalahan ini. Baca Juga: Bacaleg Partai Perindo Dukung Pemerintah Proteksi Pelaku UMKM
"Masalah ini kompleks. Lebih kompleks lagi kalau dalam permasalahan di lapangan kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang kuat atau kelompok kuat. Dalam tanda petik mafia," katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (16/10/2023).
Selain itu Menperin juga menyebutkan bahwa banyak barang impor masuk tanpa SNI (Standar Nasional Indonesia) di border. Kemudian diterangkannya, ada indikasi lemahnya pengawasan di kawasan berikat, serta tata niaga impor yang tidak berbasis data real soal suply dan demand.
Menurutnya, kawasan berikat ini dan kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB) merupakan salah satu pintu dari banyaknya produk impor ilegal di Indonesia. Baca Juga: Barang Impor China Kini Tak Sembarang Bisa Dijajakan di E-commerce
Menperin mengungkapkan, 3 bulan lalu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan sidak di PLB dan sesuai dengan apa yang diprediksi pihaknya, dimana terdapat praktek yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya.
"Dimana dtemukan praktek yang tidak sesuai pada gilirannya pasti akan mencinderai industri dalam negeri," katanya.
Dengan kondisi tersebut, Menperin menegaskan bahwa dalam rangka melakukan pengetatan barang impor di Indonesia, perlu adanya kolaborasi yang baik dan tidak ada dusta antara Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal ini guna melindungi industri dalam negeri.
"Ini semua kompleksitas membuktikan dalam rangka kita melakukan pengetatan impor, supaya industri dalam negeri kita tidak terdampak negatif dan tidak ada PHK di sektor manufaktur. Juga karena ini merupakan kontribusi terbesar dari PDB dan maka perlu adanya kolaborasi baik dan tanpa dusta dari kementerian dan lembaga," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga memerintahkan Petugas Pengawas Standar Industri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk bekerja keras dalam melindungi industri dalam negeri.
"PPNS dan PPSI harus bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia yang terkini dan mendeteksi adanya dugaan regulasi berkaitan dengan radius impor dan bahkan instansi kemenperin sendiri," katanya saat memberikan arahan kepada 250 pegawai yang diangkat hari ini.
"Pengawasan dan penegakan hukum terkiat importasi perlu diperketat terutama sni, pengecualian sni, pengedaran barang ilegal baik di offline maupun online," tambahnya.
Menperin menyebutkan kompleksnya permasalahan produk impor, lantaran ada kekuatan-kekuatan yang besar yang andil dalam permasalahan ini. Baca Juga: Bacaleg Partai Perindo Dukung Pemerintah Proteksi Pelaku UMKM
"Masalah ini kompleks. Lebih kompleks lagi kalau dalam permasalahan di lapangan kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang kuat atau kelompok kuat. Dalam tanda petik mafia," katanya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (16/10/2023).
Selain itu Menperin juga menyebutkan bahwa banyak barang impor masuk tanpa SNI (Standar Nasional Indonesia) di border. Kemudian diterangkannya, ada indikasi lemahnya pengawasan di kawasan berikat, serta tata niaga impor yang tidak berbasis data real soal suply dan demand.
Menurutnya, kawasan berikat ini dan kawasan Pusat Logistik Berikat (PLB) merupakan salah satu pintu dari banyaknya produk impor ilegal di Indonesia. Baca Juga: Barang Impor China Kini Tak Sembarang Bisa Dijajakan di E-commerce
Menperin mengungkapkan, 3 bulan lalu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan sidak di PLB dan sesuai dengan apa yang diprediksi pihaknya, dimana terdapat praktek yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya.
"Dimana dtemukan praktek yang tidak sesuai pada gilirannya pasti akan mencinderai industri dalam negeri," katanya.
Dengan kondisi tersebut, Menperin menegaskan bahwa dalam rangka melakukan pengetatan barang impor di Indonesia, perlu adanya kolaborasi yang baik dan tidak ada dusta antara Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal ini guna melindungi industri dalam negeri.
"Ini semua kompleksitas membuktikan dalam rangka kita melakukan pengetatan impor, supaya industri dalam negeri kita tidak terdampak negatif dan tidak ada PHK di sektor manufaktur. Juga karena ini merupakan kontribusi terbesar dari PDB dan maka perlu adanya kolaborasi baik dan tanpa dusta dari kementerian dan lembaga," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga memerintahkan Petugas Pengawas Standar Industri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk bekerja keras dalam melindungi industri dalam negeri.
"PPNS dan PPSI harus bisa menjawab tantangan bangsa Indonesia yang terkini dan mendeteksi adanya dugaan regulasi berkaitan dengan radius impor dan bahkan instansi kemenperin sendiri," katanya saat memberikan arahan kepada 250 pegawai yang diangkat hari ini.
"Pengawasan dan penegakan hukum terkiat importasi perlu diperketat terutama sni, pengecualian sni, pengedaran barang ilegal baik di offline maupun online," tambahnya.
(akr)
Lihat Juga :
