Kolaborasi Perbankan dan Pemprov untuk Pengelolaan Keuangan yang Transparan

JAKARTA - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI dalam Sistem Informasi Manajemen Rekening Bank (siMerak). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, transformasi layanan perbendaharaan daerah merupakan kerja sama yang harus terus dilanjutkan demi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.



“Mari manfaatkan secara optimal kebaruan dalam layanan perbendaharaan daerah untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya,” ujar Heru, dikutip Selasa (17/9/2023).

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi C. Brata, menjelaskan dalam rangka transformasi layanan perbendaharaan daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah telah melakukan beberapa terobosan. Salah satunya dengan Aplikasi siMerak yang berfungsi untuk pengelolaan rekening yang meliputi pembukaan, penutupan, monitoring status dan saldo secara realtime dan perhitungan jasa giro serta proses usulan penetapan KPA dan bendahara secara online.

“Bank DKI membantu kita untuk transparansi di pengelolaan rekening bank, bendahara, sehingga transaksi yang istilahnya tidak terotorisasi oleh Pimpinan SKPD tersebut bisa dilacak,” jelas Michael.

Sementara itu, Direktur Teknologi & Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono, menambahkan, partisipasi dalam program Transformasi Layanan Perbendaharaan Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rekening Bank (siMerak) merupakan bukti nyata dari komitmen pihkanya untuk terus mendukung penyempurnaan layanan perbendaharaan daerah pada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Bank

"DKI berharap dapat berkontribusi signifikan sebagai mitra yang andal dalam mendukung digitalisasi daerah, salah satunya dengan menyediakan solusi perbankan digital yang inovatif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Amirul.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan, digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi layanan pengelolaan keuangan berbasis digital, dalam upaya mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah secara transparan, akuntabilitas serta efisien.

“Bank DKI berkomitmen untuk terus menghadirkan pengelolaan keuangan berbasis digital sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk kepada seluruh nasabah guna mewujudkan penerapan transaksi non-tunai, khususnya di DKI Jakarta,” tandas Arie.

Arie melanjutkan, dukungan Bank DKI terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam hal pengelolaan keuangan daerah juga diwujudkan melalui elektronifikasi pengelolaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta, melalui Cash Management System (CMS) Bank DKI.



“Sehingga SKPD dapat memantau aktivitas transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada rekening secara mudah, real time dan lebih akurat,” tutup Arie.